infosawit

Pemerintah Harus Kawal ISPO Sawit



Pemerintah Harus Kawal ISPO Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA Sekretaris Jederal Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO), Gamal Nasir, mengatakan, seharusnya pemerintah tidak bisa melepaskan ISPO begitu saja pada lembaga independen.

Pemerintah harus tetap mengawal lembaga sertifikasi. Pemerintah harus tetap mengawal dan menjaga bagaimana tata kelola perkebunan kelapa sawit dilaksanakan. Dan hal itu sudah menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan(Ditjenbun) Kementerian Pertanian sesuai dengan amanat UU. “Jadi masalahnya bukan perlu tidaknya lembaga independen untuk ISPO, tapi Perpres ISPO jangan berisi hal-hal teknis perkelapasawitan. Presiden jangan dibebani dengan hal-hal teknis karena wewenangnya sudah dilimpahkan pada Menteri Pertanian. Kementerian lain berkontribusi dalam membantu pencepatan ISPO,” kata Gamal, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (12/4/2018) di sela acara acara International Conference and Expo – Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO) di Jakarta.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang menambahkan, ISPO itu sendiri juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 11/2015.

“Dalam Permentan tersebut, juga telah diterangkan bahwa ISPO merupakan regulasi yang wajib diterapkan oleh kepada perusahaan kelapa sawit dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan penegakan paraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa sawitan,” ungkap Bambang.

Bambang juga menuturkan, bahwa Permentan tersebut lengkap dan jelas disebutkan bahwa sistem sertifikasi ISPO adalah serangkaian persyaratan yang terdiri dari 7 (tujuh) prinsip, 34 (tigapuluh empat) kriteria dan 141  indikator yang mencakup isu hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial. “Semuanya sudah jelas tertuang dalam Permentan tersebut,” tegas Bambang. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit