infosawit

TAK ADOPSI PRINSIP BERKELANJUTAN JADI RISIKO PEMODAL



TAK ADOPSI PRINSIP BERKELANJUTAN JADI RISIKO PEMODAL

MENJADI LUMRAH BILA UNTUK SAAT INI SEMUA SEKTOR BISNIS HARUS MENGADOPSI PRINSIP BERKELANJUTAN (RAMAH LINGKUNGAN & SOSIAL), PUN TAK TERKECUALI SEKTOR PERBANKAN. APALAGI UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR SAWIT, PENYEDIA MODAL TERSEBUT DIDORONG UNTUK MENERAPKAN PEMBIAYAAN HIJAU, LANTARAN BILA TIDAK BAKAL ADA RESIKO YANG DIHADAPI

Tiga tahun lalu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencoba untuk menginventarisir isu seputar perkebunan kelapa sawit di dunia, hasilnya isu deforestasi mendominasi sekitar 54% lantas disusul isu gas rumah kaca (GRK) mencapai sekitar 26% dan masalah keragaman hayati atau bodiveristi yang juga mncapai 26%. “Ini adalah isu yang bisa ditanggapi menjadi resiko, sebab itu harus menjadi perhatian kita,” tutur Country Director RSPO wilayah Indonesia, Tiur Rumodang.

Bahkan hingga saat ini isu tersebut masih saja muncul, dan kerap menjadi salah satu risiko bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia kedepan. Lembaga nirlaba RSPO hingga saat ini berupaya untuk meminimalisir risiko tersebut dengan mendorong penerapan prinsip berkelanjutan di semua sektor.

Komitmen seluruh sektor yang menjadi anggota RSPO pun menjadi salah kunci keberhasilan menekan risiko tersebut. Tercatat anggota RSPO saat ini telah mencapai 3.422 anggota yang dikelompokan dari 7 sektor yakni diantaranya pelaku perkebunan, prosesor & trader, consumer goods, LSM sosial, LSM lingkungan, perbankan dan ritel.

Salah satu sektor yang saat ini didorong untuk menerapkan prinsip berkelanjutan ialah  dari sektor pemodal atau perbankan. Merujuk hasil riset yang dilakukan RSPO bekerjasama dengan Landscape Indonesia, World Agroforestry Centre (ICRAF), Profundo dan Center for International Forestry Research (CIFOR), yang terangkum dalam laporan berjudul “Mengelola Risiko Kelapa sawit: Laporan singkat untuk pemodal”, mencatat sektor jasa keuangan Indonesia menghadapi risiko reputasi, regulasi, dan keuangan yang cukup besar jika terus mendukung perusahaan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan.

Oleh sebab itu perlu ada tidakan guna mengelola dampak buruk lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh praktik-praktik produksi kelapa sawit yang belum menerapkan praktik berkelanjutan. Apalagi para pemangku kebijakan telah menerapkan berbagai peraturan yang mengarah pada perlindungan lingkungan, misalnya kebijakan moratorium yang dikeluarkan pemerintah Indonesia atas izin baru di hutan primer, lahan gambut.

CEO Lanskap Indonesia, Agus P Sari mencontohkan, bila suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit tersandung kasus lingkungan, maka dampaknya tidak hanya dipikul oleh perusahaan saja, namun pula bakal dirasakan oleh para pemodal yang telah mengucurkan pem . . .


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit