infosawit

Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya di Kawasan Hutan Butuh Solusi



Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya di Kawasan Hutan Butuh Solusi

InfoSAWIT, BOGOR - Praktek ekonomi minyak kelapa sawit tidak hanya digerakkan oleh aktor konglomerat kaya, akan tetapi juga melibatkan petani-petani kecil, bahkan petani swadaya yang bekerja di sektor hulu rantai bisnis kelapa sawit. Sekitar 37% - 42% perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani. Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani diyakini mencapai lebih dari 50% total luasan perkebunan yang ada. Sayangnya, peran petani, terutama petani swadaya kelapa sawit masih belum dipandang penting, mereka masih dianggap faktor komplementer dalam rantai bisnis kelapa sawit.  

Di Provinsi Jambi luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani swadaya mencapai 662,846 hektar dari 1,1 juta hektar total luas perkebunan kelapa sawit. Jumlah petani swadaya kelapa sawit di Provinsi Jambi mencapai sekitar 125 ribu orang. Tampilan fakta kuantitas tersebut menunjukkan peran vital petani swadaya kelapa sawit. Tapi bagaimana situasi dan kondisi nyata di tingkat lapangan?

Yayasan SETARA Jambi bersama dengan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), seperti Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Perkumpulan Sawit Watch, Jaringkan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Jambi, mengadakan Studi tentang Kondisi Petani Swadaya Perkebunan Kelapa Sawit di 24 Desa di 3 Kabupaten di Provinsi Jambi. Studi dilaksanakan selama 12 bulan, meliputi pengambilan data, pengolahan data, verifikasi data dan finalisasi akhir.

Dari studi tersebut ditemukan fakta terdapat kebun-kebun kelapa sawit petani swadaya berada dalam kawasan hutan, jumlahnya signifikan. Luasannya mencapai 8.495 hektar dengan jumlah petani yang mengerjakannya sekitar 1.385 kepala keluarga. Dalam konteks regulasi kehutanan, maka para petani swadaya kelapa sawit ini mengalami kerentanan, karena kelapa sawit tidak diperbolehkan ditanam dalam kawasan hutan dan petani ini dipandang mengusahakan kawasan hutan tanpa izin dari Pemerintah.

Dengan temuan ini, dilakukan konsultasi bersama para petani untuk menemukan jalan keluar. Dari putaran diskusi disepakati untuk mempergunakan Kebijakan Pertanahan Negara melalui skema Reforma Agraria (RA) dan Perhutanan Sosial (PS). Hari ini, Kamis 26 April 2018, Yayasan SETARA Jambi bersama dengan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Perkumpulan Sawit Watch, JKPP dan SLPP Jambi mengadakan Dialog Publik tentang hasil Studi dan Usulan Skema Reforma Agraria serta Perhutanan Sosial.

Dialog Publik ini dihadiri oleh perwakilan petani swadaya perkebunan kelapa sawit dan Organisasi Masyarakat Sipil dari Jambi dan Jabodetabek. Nara Sumber utama Dialog Publik ini adalah Bapak Usep Setiawan dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang juga Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria. Selain itu juga ada Nara Sumber lainnya yaitu Ibu Inda Fatinaware (Perkumpulan Sawit Watch), Ibu Umi Syamsiatun (Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi) dan Bapak Deni Rahadian (JKPP). Dalam Dialog Publik ini juga akan diserahkan usulan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dari petani swadaya kelapa sawit kepada Bapak Usep Setiawan. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit