infosawit

Pendanaan Inovatif Untuk Restorasi Gambut 2,4 Juta Ha



Pendanaan Inovatif Untuk Restorasi Gambut 2,4 Juta Ha

InfoSAWIT, NUSA DUABadan Restorasi Gambut (BRG) saat ini sedang mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif untuk merestorasi lahan gambut yang ditargetkan mencapai 2,4 juta hectare di seluruh Indonesia hingga 2020. Salah satu mekanisme pendanaan inovatif itu adalah pencampuran antara obligasi gambut dan investasi swasta.

Alue Dohong, Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG), menjelaskan berdasarkan regulasi yang menjadi payung hokum BRG, target yang mesti dicapai dalam program ini sekitar 2,4 juta hectare. “Dari jumlah itu, 1,4 juta hectare merupakan konsesi swasta, dan sisanya di bawah juridiksi pemerintah,” ujarnya dalam konferensi International Conference Oil Palm and Environment (ICOPE) 2018 di Bali, Jumat (27/4/2018).

Menurut dia, untuk mencapai target itu dibutuhkan mekanisme pendanaan inovatif sehingga menarik pendanaan swasta. “Untuk restorasi gambut seluas 1 juta ha di bawah juridiksi pemerintah, 350 ribu ha sedang dalam pengerjaan. Sementara 650 ribu ha belum dapat alokasi,” ucapnya.

Salah satu mekanisme pendanaan inovatif itu, lanjut dia, adalah dengan penerbitan obligasi gambut. “Melalui dana obligasi gambut, kami undang publik dan swasta untuk membuat investasi dengan tidak melupakan orientasi profit. Kami berusaha mendorong agar investasi dari obligasi ini bisa menutup 20% dari kebutuhannya. Kami sadar sektor swasta menekankan komoditas berkelanjutan dan profit, jadi harus ada insentif lain seperti karbon. Ini gagasan di balik obligasi gambut,” tuturnya.

Alue juga menjelaskan BRG ke depan akan memfasilitas project konservasi untuk dikembangkan seiring dengan restorasi gambut. “Untuk insentifnya, usulannya ada dua. Pertama, mekanisme komoditas berkelanjutan di gambut. Kedua, ada potensi karbon yang besar di pengelolaan gambut,” paparnya.

Guna mendukung insentif tersebut, dia menilai, diperlukan system registrasi nasional untuk memvalidasi restorasi gambut yang akan ditukarkan dengan insentif carbon trade. “Untuk pembayaran jasa lingkungan berupa carbon trade, kita harus memiliki sistem registrasi nasional untuk memvalidasi insentif tersebut. Ke depan insentif dari aspek sosial juga harus dipertimbangkan,” ucapnya. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit