infosawit

Dua Masalah Buruh Sawit Butuh Solusi



Dua Masalah  Buruh Sawit Butuh Solusi

InfoSAWIT, JAKARTA – Hari ini 1 Mei bertepatan dengan peringatan sejarah perjuangan kaum buruh 132 tahun yang lalu melawan kesewenang-wenangan para majikan. Melalui kaki tangannya, aparat keamanan, para majikan menangkap, memenjarakan dan membantai ratusan pimpinan buruh namun usaha itu sia-sia. Semangat juang buruh tidak dapat dipatahkan, justru kaum buruh berhasil memanusiakan para pekerja, melalui regulasi 8-8-8  (8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi).

Kini, satu abad setelahnya, kaum buruh masih terus mengobarkan api perjuangan, khususnya buruh sawit dimana jutaan buruh dikungkung dan diforsir untuk memproduksi “emas hijau” Indonesia yang sangat bernilai.

Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini, Koalisi Buruh Sawit menerbitkan Lembar Fakta Buruh Sawit 2018, menyoroti dua permasalahan utama yang dihadapi buruh sawit. Pertama, Penegakan Hukum yang lemah karena pembiaran terjadinya eksploitasi buruh sawit akibat dari target kerja terlampau tinggi dan tidak manusiawi, minimnya perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, diskriminasi terhadap buruh perempuan. Tidak luput Praktik upah murah yang melanggar ketentuan upah minimum dan Kebebasan berserikat yang masih menjadi barang langka. Serikat buruh independen masih mengalami pemberangusan dan intimidasi dari pengusaha.

Kedua, ketiadaan peraturan khusus yang menjamin hak-hak buruh sawit. Selama ini jaminan perlindungan yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan UU No. 13/2003 gagal memberikan perlindungan pada buruh sawit karena landasan kriteria UU Ketenagakerjaan adalah sektor manufaktur,

Menurut Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, pada tahun 2016 ada sekitar 10 juta orang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. LSM Sawit Watch memperkirakan setidaknya 70% buruh sawit adalah buruh harian lepas, yaitu pekerja yang tidak memiliki kepastian kerja, penghasilan maupun masa depan.

Sebab itu Koalisi Buruh yang terdiri dari Sawit Watch, Elsam, YLBHI, Serbundo, dan TURCH  menyerukan, tiga tuntutan dianataranya, pertama pmerintah Indonesia agar melindungi, memenuhi dan menghargai secara penuh hak-hak dasar buruh perkebunan kelapa sawit, salah satunya melalui pengadaan peraturan perundang-undangan khusus untuk buruh perkebunan kelapa sawit.

Kedua, pemerintah Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO No. 110 tahun 1958 tentang Perkebunan dan Konvensi ILO No. 184 tahun 2001 Tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja di Perkebunan yang mengatur keterlibatan perekrutan pekerja migran, kontrak kerja, upah, libur dan cuti tahunan yang dibayar, istirahat mingguan, perlindungan kehamilan, kompensasi pekerja, hak untuk berorganisasi dan perundingan bersama, kebebasan berserikat, inspeksi ketenagakerjaan, perumahan, dan perawatan medis. 

“Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Ketenagakerjaan dan/atau DPR segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Khusus Untuk Perlindungan Buruh Pada Sektor Minyak Sawit yang melindungi hak-hak buruh sawit,” tulis Koalisi Buruh Sawit. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit