infosawit

3 Tuntutan Buruh Sawit



3 Tuntutan Buruh Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Selain petani, buruh juga masih dipandang sebagai obyek bukan sebagai salah satu aktor di industri perkebunan kelapa sawit. Hingga saat in diduga belum ada upaya perlindungan dari Negara terhadap buruh di perkebunan kelapa sawit.

Selain mengenai upah murah, jam kerja dan perlakuan kepada buruh, ketiadaan kontrak kerja juga merupakan pelanggaran hak buruh untuk memperoleh kepastian kerja dan hak haknya. Padahal buruh di kebun sawit turut berkontribusi pada pendapatan negara dari devisa bersumber dari sawit.

Dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, belum lama ini, sebagian buruh yang ada di perkebunan perusahaan sawit itu adalah petani-petani mandiri (swadaya) yang bekerja untuk menambah penghasilannya selain dari sawit yang diusahakannya ada 1 atau 2 ha.  “Karena penghasilan dari sawit tidak cukup untuk kebutuhan ekonomi dari lahan yang seluas 1 atau 2 ha,” tutur pihak Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

Praktik lainnya adalah penerapan skema kemitraan satu manajemen yang memposisikan petani sebagai buruh di kebunnya sendiri maupun kebun inti. Padahal skema kemitraan hendaknya mengharuskan adanya pembagian peran dan tanggung jawab antara petani maupun perusahaan. Tidak sekedar menjadikan petani sebagai pekerja yang dibayarkan dan berada dibawah aturan perusahaan.

Pihak SPKS pun menyampaikan tiga tuntutan diantaranya, pertama,  mendorong pemerintah Indonesia segera merealisasikan payung hukum perlindungan buruh di perkebunan sawit

Kedua, perlindungan dan pemberdayaan ditujukan pada petani kelapa sawit yang mengelola lahan dibawah 4 ha, dimana kebun sawit sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga. “Agar petani memiliki kapasitas dan posisi tawar dalam industri sawit,” tutur pihak SPKS.

Serta ketiga, evaluasi penerapan skema kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat/pekebun. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit