infosawit

Ini Strategi Sektor Sawit Hadapi Kebijakan Uni Eropa



Ini Strategi Sektor Sawit Hadapi Kebijakan Uni Eropa

InfoSAWIT, JAKARTA - Sejatinya kebijakan EU untuk biofuels dari minyak sawit telah ada semenjak tahun 1990 lalu, tepatnya pada tahun 1998 EU Commission telah menerbitkan Directive untuk menghapus penggunaan bensin yang mengandung Pb dan memulai penggunaan diesel serta pertama kali mengenalkan kegiatan transport  yang harus mengurangi emisi.

Lantas dilanjutkan pada tahun 2009 mengeluarkan Directive yang menginstruksikan penggunaan biofuels (energy terbarukan) untuk transport dengan mewajibkan perhitungan GHG Emission dan batasan yang ketat serta sustainability kriteria yang lebih mengarah pembatasan jenis lahan yang  digunakan terkait karbon stok dan bagi lahan yang berada di luar Eropean Community.

EU Directive 2015/1513

EU Directive 2015/1513 adalah bentuk review dari EU 2009 dan EU 1998. Pada tahun 2009 EU mengatur penggunaan biofuels dan memberi tekanan untuk mengurangi kontribusi emisi gas rumah kaca (GHG) yang akan mempengaruhi perubahan iklim.

Untuk dapat mengurangi Emisi GHG di dalam Community dan mengurangi ketergantungan energi dari impor, pengembangan energi dari sumber yang terbarukan direkomendasikan dan penggunaannya harus effisien.

Diputuskan penetapan target nasional yaitu 20% bagian dari energi yang terbarukan dan 10% bagian energi terbarukan pada sektor transportasi di  UE.

Kebijakan ini lebih mengarah kepada penerapan emisi GRK dan mempertimbangkan kontribusi yang signifikan di bidang transportasi serta efisiensi penggunaan energi.

 

Alasan Menolak Minyak Sawit Untuk Biofuel Tahun 2016

Kegiatan Direct Land Use Change diduga bisa menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca karena kehilangan tutupan hutan atau terjadinya deforestasi.

Rusaknya stok karbon di hutan dan rusaknya lahan gambut mendorong diterapkannya Indirect Land Use Change (ILUC) yaitu kehilangan tutupan hutan dan lahan gambut pada masa mendatang, dihitung dari kehilangan tutupan lahan gambut dalam 5 sampai 10 tahun terakhir.

Negara produsen penghasil bahan baku yang murah terbukti memproduksi bahan baku untuk biofuels dengan mengorbankan lahan yang diperuntukkan tanaman pangan.

Indonesia dianggap negara nomor 3 (tiga) pencemar CO? di dunia dan mengalami penurunan biodiversity yang signifikan, dimana hewan terancam punah berada diambang kehancuran.

EU menyampaikan keluhan bahwa standar sosial, kesehatan lingkungan di negara pengekspor minyak sawit lebih rendah dibandingkan dengan EU.

Standar yang bersifat sukarela yang telah diterapkan di negara produsen minyak sawit yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) belum memiliki ekologi dan sosial integritas, tidak dianggap belum mampu mengurangi tingkat deforestasi. Standar ini juga dinilai membingungkan pembeli. (Dr. Rosediana Suharto - Responsible Sustainable Palm Oil Initiatives/RPOI)

Lebih lengkap baca Majalah InfoSAWIT edisi Maret 2018

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit