infosawit

Serikat Petani Kelapa Sawit Dorong Porsi Biaya BPDP Lebih Besar untuk Petani



Serikat Petani Kelapa Sawit Dorong Porsi Biaya BPDP Lebih Besar untuk Petani

InfoSAWIT, JAKARTA - Tiga bulan sejak Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) untuk uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 24/2015 tentang Penghimpun Dana Perkebunan. Dalam gugatannya, SPKS meminta agar dana sawit tersebut, yang sebagian besar diberikan untuk subsidi perusahaan besar, dapat dialihkan kepada petani sawit.

Di laman Change.org, SPKS juga memulai sebuah petisi berjudul “Alihkan Suntikan Dana untuk Perusahaan Sawit ke Petani”. Hingga minggu lalu, petisi tersebut telah didukung lebih dari 36 ribu tandatangan warganet. Selengkapnya dapat dilihat di change.org/PeduliPetaniSawit.

Dalam petisi itu, SPKS menyatakan secara hukum PP 24/2015 menyalahi tujuan dari UU Perkebunan. Dana perkebunan itu dikucurkan bukan untuk petani, melainkan untuk subsidi kepada perusahaan sawit besar.

“Saat ini Indonesia telah menjadi produsen utama minyak sawit di dunia. Keberadaan petani sawit merupakan kekuatan besar untuk membangun perkebunan kelapa sawit nasional. Tapi kebijakan yang dibuat, sudah salah jalan dan sangat merugikan para petani,” kata Sabarudin, perwakilan dari SPKS dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Seorang penandatangan petisi Asep Juanda mengatakan, kesejahteraan petani harus lebih diutamakan, karena selama ini perusahaanlah yang lebih diuntungkan dengan adanya perkebunan kelapa sawit. “Sedangkan petani yang notabene pekerja utama di perkebunan kesejahteraannya kurang diperhatikan,” katanya.

Sementara Oriko Siregar yang juga menandatangani petisi ini, menyoroti kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. “Kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat atau kepentingan sosial pantas untuk dilawan,” tandas Oriko. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit