infosawit

MENILIK ISI PERPRES INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)



MENILIK ISI  PERPRES INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)

PENGUATAN KEBIJAKAN PRAKTIK BUDIDAYA KELAPA SAWIT LAYAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL, YANG TERANGKUM DALAM INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) TERUS DILAKUKAN. SAYANGNYA DITENGAH JALAN ADA KABAR TIDAK SEDAP KEBIJAKAN INI DIWARNAI INTERVENSI PIHAK ASING, LANTAS BENARKAH ANGGAPAN DEMIKIAN?

Uaya penguatan kebijakan praktik budidaya perkebunan kelapa sawit ramah lingkungan dan sosial yang terangkum dalam kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) telah dilakukan semenjak pertengahan tahun 2016 lalu, berbagai diskusi dan dialog dilakukan.

Dua kelompok kepentingan dari developmentalis dan environmentalis kerap memberikan kontibusi dalam penguatan kebijakan sawit berkelanjutan rasa Indonesia tersebut. Berbagai diskusi dan dialog digelar dengan mengambil tempat diberbagai wilayah di Indonesia, seperti di Jakarta dan Bogor serta Konsultasi Publik di Region Sumatera, Region Kalimantan, Region Sulawesi dan Region Papua.

Hanya saja selepas Maret sampai menjelang akhir tahun 2017, proses dialog penguatan ISPO seolah mulai tertutup, entah apa alasannya. Kondisi ini pula yang akhirnya mendorong Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang terdiri sekitar 30 lembaga nirlaba lingkungan dan sosial, mengingatkan kembali kepada pemerintah untuk kembali transparan dan aktif dalam upaya penguatan kebijakan ISPO tersebut.

Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini, kelompok masyarakat sipil menyatakan sikap bersama terkait industri kelapa sawit melalui sebuah kertas posisi yang dikeluarkan pada 21 Maret 2017 lalu sebagai bentuk partisipasi aktif dan transparan dalam proses ‘penguatan’ yaitu pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang saat ini sedang diupayakan oleh Pemerintah.

Kertas posisi tersebut disusun untuk mendukung agenda Indonesia dalam menjawab tantangan mitigasi perubahan iklim dan perbaikan tata kelola sumber daya alam melalui kerangka kebijakan dan implementasinya. Lantas, meningkatkan keberterimaan pasar dari kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis, serta  menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM.

“Buruknya kredibilitas dan akuntabilitas dalam implementasi sertifikasi ISPO saat ini, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran telah merugikan lingkungan dan menimbulkan konflik antara masyarakat dan perkebunan kelapa sawit, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya keberterimaan pasar atas ISPO,” catat Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil.

 Pihak Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil menilai dalam perjalanannya, proses penguatan ISPO tersebut menjadi lebih tertutup dan sulit diikuti oleh masyarakat luas. Kondisi ini sangat mengganggu semangat inklusifitas dan transparansi yang dibangun sejak awal upaya penguatan ISPO dimulai. 

“Dalam waktu yang bersamaan, dinamika industri kelapa sawit di lapangan terus bergerak.  Sehingga, sesungguhnya proses yang terbuka dan partisipatif dalam penguatan ISPO termasuk penyusunan rancangan peraturan pelaksana untuk mendukung penguatan ISPO menjadi sangat dibutuhkan,” catat Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil.

Namun demikian, belum lama ini kembali muncul kebar bahwa penguatan ISPO justru ditunggangi oleh pihak asing dalam upaya memasukan stadar lingkungan yang menguntungkan mereka.

Tapi yang pasti dalam sebuah dokumen yang diperoleh AFP, mencatat industri minyak kelapa sawit Indonesia mendesak Uni Eropa untuk melonggarkan rencana penerapan standar lingkungan yang ketat dan menghilangkan kritik “negatif” mengenai komoditas tersebut.

Laporan tersebut, ditandai dengan cap “tidak untuk dipublikasikan” dan distribusi hanya untuk “Kalangan terbatas”, mencatat daftar keinginan para pel . . . .


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit