infosawit

Pemerintah Mewajibkan 20% dari HGU Untuk Plasma Sawit



Pemerintah Mewajibkan 20% dari HGU Untuk Plasma Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Pertengahan tahun 2017 lalu, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan kebijakan tentang pengaturan  dan tata cara penetapan Hak Guna Usaha. Salah satu yang muncul adalah adanya kewajiban membangun kebun sawit 20% dari lahan yang diperoleh.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit semenjak dulu memang sudah mulai dilakukan dengan beberapa pola kerjasama, salah satunya dengan kemitraan inti-plasma. Pola ini ada yang berbentuk PIR-Bun, Pir-Trans (Kemitraan dengan transmigrasi), KKPA sampai pada Revitalisasi Perkebunan (Revitbun).

Pola kemitraan ini dianggap sebagai salah satu upaya dalam penyertaan masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengelola sumber daya lahan yang ada di Indonesia.

Tidak itu saja, faktanya kemitraan ini justru menjadi titik tumbuh berkembanganya perkebunan kelapa sawit nasional menyusul adanya peningkatan ekonomi petani sawit dari penjualan buah sawit yang dihasilkan.

Sayangnya, regulasi pola kemitraan ini kemudian disudahi pemerintah tahun 2014 lalu, lantaran program Revitbun dianggap kurang berthasil, kendati Direktur Jenderal Perkebunan, Bambang meyakini pola skim kerjasama ini sebetulnya telah berhasil, hanya saja pola kerjasama yang dilakukan belum maksimal.

Kendati pola kerjasama itu telah disudahi, pemerintah lewat regulasinya telah memastikan bahwa dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit masyarakat tetap dberikan alokasi lahan untuk membuddidayakan perkebuan kelapa sawit.

Salah satunya dengaan penerbitan  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Dimana dalam beleid ini, pemerintah memberikan kewajiban bagi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) untuk membangunkan kebun plasma untuk masyarakat sekitar. Pada Pasal 40 huruf k tercatat, memfasilitasi  pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk  kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi teknis yang berwenang, bagi pemegang hak berbadan hukum; dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi pemegang hak berbadan hukum. (T2)

Lebih lengkap baca Majalah InfoSAWIT Edisi Maret 2018

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit