infosawit

53 Ribu Teken Petisi Tuntut Buka Informasi HGU Lahan Kelapa Sawit



Foto: Dok. FWI
 53 Ribu Teken Petisi Tuntut Buka Informasi HGU Lahan Kelapa Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Lebih dari setahun sejak putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pemerintah untuk membuka daftar para pemegang hak guna usaha (HGU) lahan kelapa sawit kepada masyarakat. Namun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seolah enggan menjalankan keputusan hukum tersebut.

Untuk itu, Forest Watch Indonesia (FWI) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), guna  menyerahkan petisi untuk membuka informasi HGU perkebunan kelapa sawit yang dikumpulkan melalui situs change.org/BukaInformasiHGU. Saat ini petisi telah mendapatkan dukungan berkisar 53.000 orang.

Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (28/5/2018), ini adalah aksi kedua FWI bersama sejumlah elemen masyarakat dan turun ke jalan untuk mendesak Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung. Tahun lalu Kementerian ATR/BPN berjanji untuk mematuhi putusan MA dengan membuka dokumen HGU dan menyelesaikan petunjuk teknis terkait mekanisme pengambilan dokumen HGU. Namun sampai saat ini, pemerintah belum juga menunjukan itikad baik dalam merealisasikan janji tersebut.

“Aksi ini adalah bentuk eskspresi ketidakpuasan publik yang geram dengan sikap ketertutupan Kementerian ATR/BPN. Kedepan kami akan mengajak lebih banyak lagi publik untuk menuntut adanya transparansi pengelolaan hutan dan lahan,” tegas koordinator aksi, Anggi Putra Prayoga dalam orasinya.

Pengkampanye FWI, Linda Rosalina menyayangkan sikap Kementerian ATR/BPN dan secara terang-terangan mengacuhkan perintah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Padahal informasi yang seringkali ditutup-tutupi oleh ATR/BPN adalah informasi terkait dengan pokok kebijakan yang selama ini mengundang kontroversi.

“Selama ini pemberian izin HGU kepada korporasi tanpa disertai transparansi dan pengawasan publik, sering menimbulkan dampak, seperti, kehilangan hutan dan deforestasi, memicu konflik tenurial, praktek pembakaran hutan dan lahan, serta memperbesar ketimpangan penguasaan lahan,” tandas Linda. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit