infosawit

Pangkal Awal Konflik Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit



Pangkal Awal Konflik Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit

InfoSAWIT, BOGOR – Hingga saat ini pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus dilakukan, begitupun isu konflik yang pura kerap muncul. Dikatakan Budi Mulyanto dari Departemen Ilmu Tanah Dan Sumberdaya Lahan Institut Pertanian Bogor (IPB), berdasarkan UU Pokok Kehutanan dan UU Pokok Agraria, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia  terdiri dari kawasan hutan, non kawasan hutan, lahan pemerintah atau perusahaan negara, lahan milik perusahaan swasta, lahan milik masyarakat, lahan milik masyarakat petani, lahan milik transmigrasi.

Hanya saja kata Budi, ada kawasan pertambangan, tanah masyarakat hukum adat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Padahal lahan yang dikuasai sudah clean and clear, dimana  kawasan hutan yang dilepas mesti dilengkapi dengan ijin pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.

Sementara untuk lahan diluar kawasan hutan ada Areal Penggunaan Lain (APL), dilepas dengan cara pembebasan tanah dari kepemilikan masyarakat, menggunakan tanah tanpa memiliki dengan pola plasma (kontrak bisnis) dan penguasaan fisik (khusus Tanah Negara Bebas).

Regulasi perizinan lahan yang dianggap cukup rumit pada akhirnya medorong munculnya sengeketa lahan, dalam catatan Budi Mulyanto, pada umumnya sengketa tanah-perkebunan terjadi karena lima hal, pertama, tidak sempurnanya perolehan tanah. (T2)

Lebih Lengkap Baca InfoSAWIT Edisi Mei 2018

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit