infosawit

Mengenal Komplain dan Banding Skim Sawit Berkelanjutan Versi 2017



Mengenal Komplain dan Banding Skim Sawit Berkelanjutan Versi 2017

InfoSAWIT, JAKARTA – Tiada gading yang tak retak, peribahasa tersebut tepat kiranya menjadi cerminan bahwa sebaik apapun sistem yang dibuat manusia pasti tidak akan sempurna alias masih ada celah kesalahan atau penerapan kebijakan yang masih dianggap kurang bagus.

Demikian pula pada penerapan prinsip dan kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), utamanya bagi anggota dari sektor perkebunan kelapa sawit. Berlokasi di area terpencil, potensi konflik yang tinggi serta pemahaman yang berbeda menjadi musabab masih banyak komplain atau aduan yang ditujukan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit anggota RSPO.

Bukannya mencari siapa yang salah, namun bagaimana kemudian aduan yang muncul  memperoleh solusi. Alasan inilah yang kemudian mendorong RSPO membuat suatu sistem pengaduan yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi dan tidak memihak untuk menangani serta menyelesaikan pengaduan yang diajukan terhadap anggota RSPO.

Dikatakan Country Director RSPO untuk operasional di Indonesia, Tiur Rumondang, terdapat 2 mekanisme pengaduan di dalam RSPO, yakni Fasilitas Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Facility/DSF) dn Prosedur Komplain dan Banding (Complaints and Appeal Procedure/CAP).

Dalam dokumen Prosedur Komplain dan Banding (Complaints & Appeal Procedure) yang terbaru mencatat ada perbedaan proses dengan skim komplain sebelumnya. Bila sebelumnya tidak ada batas waktu ditentukan dalam penyelesaian komplain dugaan pelanggaran, maka pada CAP versi 2017 tercatat ada batasan waktu, cara demikian dilakukan supaya terdapat kepastian penyelesaian waktu, kendati penyelesaian permasalahan pelanggaran itu tergantung dari berat atau tidaknya dugaan pelanggaran.

Lantas, adanya diagnosa awal kasus, informasi dari RSPO, cara demikian untuk menentukan apakah komplain tersebut ditujukan terhadap anggota RSPO, semua proses diagnosa itu dilakukan oleh sekretariat RSPO. Lantas dalam penentuan dugaan, fakta yang disampaikan dalam keluhan tersebut apakah terbukti melanggar salah satu dokumen kunci RSPO atau tidak.

Dari informasi yang diperoleh InfoSAWIT, pada CAP 2017 ini juga menetapkan tindakan mendesak dan tindakan sementara, ini dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi masalah mendesak yang diangkat dalam sebuah pengaduan, termasuk pemberhentian dan perintah berhenti atau “stop work order”.

Terpenting, kini dalam kasus pengaduan pelanggaran yang masuk dalam komplain panel terdapat langkah prosedur banding. Tutur Tiur, pencantuman mekanisme banding independen (MBI) untuk mempertimbangkan dan memberikan keputusan banding akhir.

Pengembangan instrumen dalam sistem pengaduan lainnya ialah terkait, penguatan kekuasaan Panel Pengaduan dan, Pemisahan Kekuasaan yaitu berupa  pemisahan wewenang yang tegas dalam menangani keluhan untuk memastikan independensi Panel Pengaduan dalam mematuhi UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNBHR). Di dalam CAP 2017 juga mengatur, hubungan dengan Fasilitas Penyelesaian Sengketa RSPO, Lembaga Sertifikasi dan Lembaga Akreditasi, serta tentang perlindungan HAM, perlindungan untuk pembela HAM dan Whistleblower.

Merujuk catatan RSPO sampai saat ini, kasus pelaporan dugaan pelanggaran terbanyak masih berada di Indonesia sekitar 77% dari total pengaduan ke RSPO, lantas disusul Malaysia sebanyak 9% dan Liberia 3%, yang lainnya ada dari Perancis, Kolombia, Papua Nugini dan lainnya.

Masih merujuk data dari RSPO, hingga saat ini kasus pengaduan yang sudah diselesaikan mencapai 71 kasus dan masih terdapat sekitar 27 kasus pengaduan yang masih berjalan.

Disusul, pengaduan yang ditujuan untuk perusahaan anggota RSPO dari Malaysia, yang tercatat sekitar 8 kasus telah diselesaikan sementara yang masih berjalan sebanyak 4 pengaduan, lainnya ada Liberia, Papua Nugini, Kolombia, Australia, Kosta Rika, Peru dan lainnya.

Kasus yang diadukan sepanjang periode 2009-2017 yakni menyangkut isu lahan yang mendominasi mencapai sekitar 38% dari total aduan, lantas isu lingkungan sekitar 24%, isu hak asasi manusia mencapai 16%, sebanyak 9% menyangkut isu prosedur pembukaan lahan baru (NPP), dan sekitar 13% kasus dengan isu lainnya. Menjadi catatan dalam penyelesaian kasus pengaduan itu tercatat rata-rata terselesaikan dalam kurun waktu 200 hari.

Nah, lantas siapa yang bisa mengajukan pengaduan ke RSPO? dikatakan Tiur, semua pihak yakni bisa perorangan, pekerja, komunitas, kumpulan atau lembaga swadaya masyarakata (LSM) dan lainnya, bisa melaporkan dugaan pelanggaran ke RSPO.

Aduan itu bisa saja ditujukan untuk anggota RSPO dari sektor perkebunan kelapa sawit, prosesor dan traders, manufaktur, institusi finansial, ritel, LSM lingkungan dan LSM sosial. (T2)

Lebih lengkap baca InfoSAWIT edisi Desember 2017

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit