infosawit

Musabab Konflik Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit



Musabab Konflik Lahan di Perkebunan Kelapa Sawit

InfoSAWIT, BOGOR – Hingga saat ini pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus dilakukan, begitupun isu konflik yang pura kerap muncul. Dikatakan Budi Mulyanto dari Departemen Ilmu Tanah Dan Sumberdaya Lahan Institut Pertanian Bogor (IPB), berdasarkan UU Pokok Kehutanan dan UU Pokok Agraria, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia  terdiri dari kawasan hutan, non kawasan hutan, lahan pemerintah atau perusahaan negara, lahan milik perusahaan swasta, lahan milik masyarakat, lahan milik masyarakat petani, lahan milik transmigrasi.

Hanya saja kata Budi, ada kawasan pertambangan, tanah masyarakat hukum adat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Padahal lahan yang dikuasai clen and clear, dari  kawasan hutan perlu ada ijin pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.

Sementara untuk lahan diluar kawasan hutan ada Areal Penggunaan Lain (APL), dilepas dengan cara pembebasan tanah dari kepemilikan masyarakat, menggunakan tanah tanpa memiliki dengan pola plasma (kontrak bisnis) dan penguasaan fisik (khusus Tanah Negara Bebas).

Regulasi perizinan lahan yang dianggap cukup rumit pada akhirnya medorong munculnya sengeketa lahan, dalam catatan Budi Mulyanto, pada umumnya sengketa tanah-perkebunan terjadi karena lima hal, pertama, tidak sempurnanya perolehan tanah.

Kedua, tidak lengkapnya persyaratan untuk legalisasi tanah. Ketiga, perolehan lahan diilahirkan dari perjanjian-perjanjian dan tidak terpenuhinya pelaksanaannya secara baik.

Keempat, sengketa overlaping perijinan (IUP Pertambangan Vs IUP Perkebunan, dan lainnya). “Dan kelima persepsi pengusahaan perkebunan merupakan pengkonsentrasian pertanahan,” tandas Budi Mulyanto, dalam Sarasehan Nasional Kelapa Sawit, yang dihadiri InfoSAWIT, di Bogor belum lama ini. q T2

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit