infosawit

Mengurai Kendala Skim Berkelanjutan Ala Indonesia



Mengurai  Kendala Skim Berkelanjutan Ala Indonesia

InfoSAWIT, JAKARTA - Kendati kebijakan skim sawit berkelanjutan ala Indonesia (ISPO) telah dilakukan semenjak 6 tahun silam, pada kenyataannya penerapan kebijakan praktik berkelanjutan ini tidak luput dari berbagai kendala. Masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih, proses administrasi kehutanan yang masih berbelit dan beragam kendala lainnya.

Hambatan itu tidak terlepas dari berbagai regulasi yang belum bisa dipenuhi sebagian perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional, dan penyelesaian hukum adminsitrasi lahan bagi perkebunan kelapa sawit rakyat.

Dalam catatan Direktorat Jeneral Perkebunan, Kementerian Pertanian dari luas 11,3 juta lahan perkebunan kelapa sawit nasional, tercatat masih ada bebera luasan yang tersandung masalah, misalnya dari 6,7 juta ha lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan besar swasta dan negara diperkirakan masih adanya sebanyak 800 ribu ha yang terindikasi dalam kawasan hutan, dan merujuk catatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomain (Kemenko) sekitar 2,5 juta ha belum memiliki kelengkapan Hak Guna Usaha (HGU).

Demikian juga pada lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani, masih menurut catatan Direktorat jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, sebanyak 1,7 juta ha terindikasi berada dikawasan hutan, masih banyak yang belum memiliki kelengkapan sertifikat lahan, tidak memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), lemahnya kelembagaan petani, sulitnya proses pra audit ISPO serta kendala pembiayaan sertifikasi ISPO.     

Sementara diungkapkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, masih belum maksimalnya penerapan sertifkasi ISPO di Indonesia bukannya tanpa musabab, merujuk catatan Joko paling tidak ada sekitar 10 hambatan yang pada akhirnya menjadi kendala suksesnya ISPO.

Pertama ialah mengenai dokumen HGU, masalah ini menjadi kendala utama dalam upaya proses sertifikasi ISPO. Padahal dalih Joko, pihak pelaku telah semakmisal mungkin untuk bisa mendapatkan dokumen legalitas HGU, namun faktanya tidak ada kepastian jangka waktu dalam memperolah HGU tersebut. “Sebeneranya banyak perundangan yang mensyaratkan HGU, kami sudah menerapkan secara maksimal, sudah sampai panitera B semua dokumen sudah lengkap, nunggu pengesahan dari BPN, waktunya belum bisa ditentukan,” katanya dalam Workshop Penguatan ISPO di Jakarta yang dihadiri InfoSAWIT.   

Ada kasus lainnya yakni perkebunan sudah mendapatkan dokumen HGU namun belum ada pelepasan kawasan hutan sebagian atau keseluruhan. Penerbitan SK PUP sering terlambat dari pelaksanaan penilaian kelas kebun. Peralihan kelas kebun tahap pembangunan menjadi tahap operasional memerlukan waktu 3 tahun untuk penilaian ulang (kelas pengembangan A,B,C menjadi kelas I, II, III).

Sebab itu saran Joko, kedepan sebaiknya pemerintah mulai membuat semacam regulasi yang memiliki batas waktu, dengan demikian maka akan memberikan kepastian kepada investor dalam melakukan usaha di Indonesia, tidak terkecuali para pelaku perkebunan kelapa sawit nasional. “Sehingga ada kepastian hukum, misalnya bila dalam waktu tertentu ini tidak di respon maka mesti diberlakukan,” katanya.

Lantas, masih adanya Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) juga menjadi kendala lainnya, namun yang mengherankan bagi Joko adalah RTRWP ini acap kali identik dengan SK Pelepasan Kawasan Hutan, padahal sesuai keputusan MK 45 jika pemerintah menentukan suatu wilayah kawasan hutan maka tidak hanya dengan melakukan penunjukan tetapi mesti memalui proses hingga dilakukan penepatan secara hukum. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit