infosawit

Membedah Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit



Membedah Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit

InfoSAWIT,  BOGOR – FORCI Development Fakultas Kehutanan IPB menggelar peluncuran dan diskusi buku “Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat” di Hotel Royal Bogor pada Kamis 26 Juli 2018. Buku tersebut dikonstruksi dari hasil kajian “Ekonomi Produksi, Tata Kelola dan Efektivitas Peran Korsup Hutan-Kebun Oleh KPK” yang turut didukung oleh The Asia Foundation.

Pemaparan isi buku disampaikan oleh Dr. Hendrayanto, Dr. Sudarsono Soedomo dan Prof. Hariadi Kartodiharjo. Paparan bagian awal isi buku disampaikan oleh Dr. Hendrayanto dengan tema hegemoni kawasan hutan. Hendrayanto menyampaikan bahwa sejak awal adanya penunjukan kawasan hutan sudah menimbulkan masalah, terutama mengenai hak-hak masyarakat yang tidak terakomodir. Kawasan hutan hasil Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan paduserasi sesungguhnya bersifat indikatif. Tetapi, sebagian pihak mengganggap kawasan hutan sudah definitif. Hal tersebut turut dikuatkan dengan praktek penunjukan kawasan hutan paska lahirnya UU No.41/1999. Dengan kata lain, kawasan hutan adalah klaim sepihak. Karena itu, munculah PU MK No.45/PUU-IX/2011 dan PU MK No.35/PUU-X/2012.

Saat ini, percepatan penetapan kawasan hutan menunjukkan capaian yang fantastis secara luasan. Akan tetapi prosesnya seringkali tidak mengakomodir hak-hak pihak ketiga. “Nah, munculah istilah kawasan hutan legal tapi tidak legitimate. Kalau kawan saya satu ini (menunjuk Dr. Sudarsono Soedomo) lebih keras, itu bukan legal-ilegitimate, itu ilegal, katanya. Jadi, percepatan penetapan kawasan hutan ini tidak serta merta menyelesaikan konflik-konflik mengenai hak-hak yang ada dalam kawasan hutan itu” tutur Hendrayanto, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Di samping itu, banyak kawasan hutan baik yang sudah penetapan maupun belum, fisik di lapangannya tidak berhutan. Disinilah tergambar hegemoni kawasan hutan yang lebih mementingkan penguatan klaim atas wilayah ketimbang mengoptimalkan nilai suatu lahan, mengabaikan hak-hak pihak ketiga dan kebutuhan sektor lainnya. Padahal, kawasan hutan dari perspektif tata ruang merupakan salah satu fungsi ruang. Karena itu, perlu kontestasi kawasan hutan. Kontestasi ini bukan hanya untuk perkebunan sawit saja, tetapi mencakup semua kebutuhan lahan untuk pembangunan nasional.

Selanjutnya, Sudarsono Soedomo memaparkan penerimaan negara dari sektor perkebunan sawit. Realisasi penerimaan negara dari sektor perkebunan sawit (aktual) masih jauh dari potensi yang seharusnya (potensial). Salah satu masalah utamanya, yaitu ketidaksinkronan data perizinan perkebunan sawit antar lembaga pemerintah dan level pemerintahan. Karena itu, integrasi pendataan dan akurasinya harus ditempatkan sebagai indikator kinerja pemerintah. Di sisi lain, penetapan standar nilai lahan dalam penentuan NJOP dan standar investasi tanaman masih rendah. Sebagai contoh, Tahun 2015, di Provinsi Riau potensi PBB pada perkebunan sawit swasta hanya Rp197.107/ha. Selain itu, hasil penghitungan penerimaan negara dari HGU (PNBP) di tahun 2015 menunjukkan bahwa tarif HGU hanya Rp4.000/ha. “Harusnya HGU itu mereflesikan rente ekonomi dari tanah” tandas Soedomo.

Kemudian, Prof. Hariadi Kartodiharjo menyampaikan konteks tata kelola perizinan perkebunan sawit dan masalah biaya transaksi. Rezim perizinan perkebunan sawit sesungguhnya dilandasi sektoralisasi sumber daya alam. Karena itu, wajar jika ada beberapa varian izin yang mengatur usaha perkebunan sawit antara lain izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan, termasuk pelepasan kawasan hutan dan penetapan HGU. Setiap izin tersebut punya regulasi masing-masing dan pada praktiknya eksis biaya transaksi yang melibatkan berbagai aktor, serta terdapat potensi korupsi. “Jadi, ada potensi-potensi terjadinya korupsi itu justru karena substansi regulasinya yang terbuka untuk memastikan negosiasi itu”, demikian disampaikan Prof. Hariadi.

Prof. Hariadi menganalisis empat regulasi perizinan perkebunan sawit (Permen ATR/Ka. BPN No.5/2015, Permen LHK No.51/2016, Permentan No.98/2013 dan Permen ATR/Ka. BPN No.7/2017) dengan menggunakan variabel CIA (corruption impact assessment). Hasilnya, semua regulasi tersebut berpotensi menyebabkan korupsi dan dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu systemic regulation, criminogenic regulation, dan vulnerable regulation. “Dari hal-hal yang mencakup tata kelola ini, terutama sebetulnya kita bisa melihat bagaimana proses-proses perizinan yang cukup lemah, itu yang perlu diperbaiki. Karena itu, menyebabkan banyak hal yang menjadi kelemahan dari usaha sawit ini”, tutup Prof. Hariadi.

Hal senada disampaikan oleh Anggiana Ginanjar (Coordinator Programme FORCIDev) dalam paparan rencana aksi hasil kajain yang salah satunya adalah perbaikan dan sinkronisasi regulasi perizinan. Substansi perbaikan mencakup aspek kemudahan pelaksanaan, kejelasan tata waktu pelayanan perizinan, kejelasan biaya/tarif pelayanan perizinan, mekanisme kontrol publik, dan sistem monev perizinan. Secara khusus, sistem monev perizinan harus terintegrasi dengan sistem informasi tata ruang (SIMTARU). (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit