infosawit

Memperbaiki Tata Kelola Perkebuna Kelapa Sawit



Memperbaiki Tata Kelola Perkebuna Kelapa Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Inisiatif pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola di sektor perkebunan sawit di Indonesia sampai sekarang masih dianggap dalam tahapan wacana. Informasi yang berkembang konsep perbaikan tata kelola yang ditawarkan oleh pemerintah masih dalam bentuk rancangan.

Draft kebijakan sudah menjadi perbincangan berbagai pihak. Beberapa hal yang menjadi sorotan terkait dengan evaluasi perijinan, penundaan pemberian hak guna usaha (HGU), pemberdayaan petani, proses hilirisasi produk sawit dan persoalan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Seperti diketahui bahwa saat ini masih terjadi ketimpangan penguasaan perkebunan. Menurut catatan KPK, luas areal perkebunan sawit di Indonesia hingga saat ini kurang lebih 15,7 juta hektar. Rinciannya, 10,7 juta hektar dimiliki oleh perusahaan besar swasta (PBS), 4,4 juta hektar kebun sawit rakyat, dan perusahaan besar Negara (PBN) menguasai 493 ribu hektar.

Saat ini, perkebunan sawit di Indonesia sangat luas dengan beragam masalah mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, kondisi buruh yang terabaikan, ancaman terhadap ketersediaan pangan dan lain-lainnya. Menurut catatan Sawit Watch luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 16,18 juta hektar, namun produktivitasnya masih sangat rendah. Rata-rata produktivitas minyak sawit Indonesia hanya 3,7 ton per hektar per tahun. Pemerintah seharusnya melakukan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas, bukan dengan memperluas lahan.

Hal yang terlupakan dalam pengembangan komoditas berkelanjutan, pemerintah dan berbagai pihak sepertinya lebih ‘sibuk’ mengurus komoditas sawit sehingga komoditas-komoditas lain yang berpotensi ke depan sepertinya ‘sepi’ dari dukungan. Komoditas berkelanjutan diantaranya rempah-rempah, karet, kopi, kakao, kelapa, dan lain sebagainya.

Inisiatif pemerintah sekarang ini sebenarnya berpotensi untuk ada perbaikan tata kelola perkebunan dan agraria di Indonesia. Ada peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih besar dari inisiatif tersebut. Namun sampai sekarang Inpres tentang Penundaan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktiviatas Perkebunan Sawit belum jelas kapan di keluarkan. Begitu pula dengan obyek reforma agraria belum secara jelas dikeluarkan terutama tanah tanah terlantar, obyek perizinan yang belum dilegalkan maupun dimanfaatkan secara benar. Bagaimana kawasan hutan yang sudah dilepaskan menjadi kawasan perkebunan, apakah sudah dimanfaatkan dengan baik. Beberapa pertanyaan ini penting untuk dijawab sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana sebenarnya arah perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan ketimpangan agraria di Indonesia.

Berkenaan hal tersebut, dari Informasi yang didapat InfoSAWIT, Sawit Watch dan Walhi berencana untuk mengidentifikasi dan mendorong skenario tora dalam beberapa wilayah yang selama ini, yakni a) Tanah ex HGU dan tanah terlantar, b) Tanah yang dikelola perkebunan melebihi perizinannya (sudah tanah konflik) dan c) Tanah masyarakat yang dirampas oleh perkebunan (sudah menjadi konflik agraria). Kesemuanya akan dibahas dalam LokakaryaMenuju Perbaikan Tata Kelola Komoditas Berkelanjutan & Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat Melalui REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL”, yang akan di selenggarakan pada 13-14 Agustus 2018, di gedung YTKI, Jakarta. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit