infosawit

Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Didorong Lindungi Hak Anak



Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Didorong Lindungi Hak Anak

InfoSAWIT, MEDAN – Dalam ketentuan UN Guiding Principles on Human Rights (UNGP), dianggap belum sepenuhnya memastikan perlindungan terhadap anak, meskipun relasi antara hak anak dan bisnis terjadi dalam banyak hal tidak hanya berhubungan dengan isu pekerja anak semata.

Sebab itu pada Kamis lalu, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bersama lembaga nirlaba, lembaga pemerhati anak, Praktisi anak  dan wartawan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Saka Premiere Hotel, Medan.

Dikatakan Senior officer PKPA, Misran Lubis, di Sumatera Utara terdapat 1,2 juta Ha lahan perkebunan sawit yang dikelola oleh 79 perusahaan perkebunan sawit milik negara, dan sebanyak 76 perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta nasional, termasuk perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani. Dimana perkebunan kelapa sawit di Sumut telah berkontribusi pada pendapatan daerah.

Hanya saja, Luasnya lahan perkebunan kelapa sawit ini masih diduga memunculkan beragam permasalahan, termasuk salah satunya mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan perlunya standar ketenagakerjaan guna menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja di perkebunan kelapa sawit.

Sebab itu, dibutuhkan konsep advokasi untuk memastikan industri kelapa sawit memenuhi dan melindungi hak-hak terhadap anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 Tahun 1990 yang merupakan landasan hukum bagi upaya advokasi isu hak anak di Indonesia.

Harapan Misran, seperti dikutip InfoSAWIT dari Elshinta, dengan adanya sinergi Advokasi multi stakeholder, penerapan Children’s Rights and Businees Principle (CRBP) atau prinsip bisnis dan hak anak bisa berjalan dengan baik. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit