infosawit

Pemerintah Didorong Serius Lakukan Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit



Pemerintah Didorong Serius Lakukan Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, diawal pemerintahan menjanjikan program mengatasi ketimpangan agraria. Program ini melalui Nawacita menjadi bahan kampanye di tahun 2014,  hadir dengan dua skema yaitu Reforma Agraria dengan alokasi luasan tanah yang 9 juta ha dan Perhutanan Sosial adalah 12,7 ha. Target yang tinggi ini tentunya sangat diterima dengan baik. Namun, sampai dengan tahun 2018 ini, setengah dari total yang ditargetkan pemerintah belum juga terpenuhi, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang menyisahkan masa jabatan kurang lebih 1 tahun.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengungkapkan, diatas target reforma agraia yang tinggi jutsru untuk memperoleh sebidang tanah saja bagi masyarakat sangat sulit, bahkan tanah yang sudah di miliki secara turun temurun pun di rampas. “Ddengan program dan target yang begitu besar ini, memunculkan pertanyaan besar, apakah dapat terealisasi atau tidak,” katanya dealam keterangan resmi diteriam InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut kata Inda, persoalan ketimpangan kepemilikan tanah, sangat jelas terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, bisa memiliki ribuan ha tanah, sedangkan petani/masyarakat untuk memilki 2 ha sangat susah, bahkan harus bertaruh nyawa untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, kerja nyata dari pemerintah sangat dinantikan dan tidak hanya menjadikan program ini sebagai bahan jualan kampanye semata. “Untuk melihat keseriusan pemerintah ini, Sawit Watch akan mengajukan permohonan untuk Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial,” katanya.

Disamping itu, janji untuk mengeluarkan kebijakan moratorium sawit sejak 2016, sampai saat ini belum terealisasi. Kebijakan yang rencananya akan dikeluarkan dalam bentuk Inpres tentang Penundaan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktiviatas Perkebunan Kelapa Sawit belum jelas kapan di keluarkan. Begitu pula dengan tanah obyek reforma agraria belum secara jelas dikeluarkan terutama tanah-tanah terlantar, obyek perizinan yang belum dilegalkan maupun dimanfaatkan secara benar.

Inda menganggap, moratorium ijin baru perkebunan sawit merupakan sebuah tools yang cukup penting sebagai langkah awal perbaikan tata kelola perkebunan sawit. “Namun yang perlu diperhatikan bahwa moratorium tidaklah berdiri sendiri, melainkan harus dibarengi dengan proses monitoring, evaluasi dan audit perizinan secara menyeluruh,” tandas Inda. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit