infosawit

Solusi Kebakaran Lahan, Terapkan Kebijakan Sertifikasi Yuridiksi



Solusi Kebakaran Lahan, Terapkan Kebijakan Sertifikasi Yuridiksi

InfoSAWIT, SUMSEL - Merujuk informasi Wetland International dengan sumber dana dari Pemerintah Kanada melalui Canadian International Development (CIDA), mencatat Lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai ketebalan mulai dari Sangat Dangkal (<50 cm) sampai Dalam (200-400 cm), dan tidak terdapat ketebalan gambut Sangat Dalam lebih dari 400 cm.

Kawasan hutan produksi yang didominasi dengan lahan rawa gambut adalah Kelompok Hutan Produksi (HP) Simpang Heran Beyeku, HP Mesusi dan HP Pedamaran di Kabupaten OKI dengan luas kira-kira 617.350 ha, dan Kelompok Hutan Produksi S. Lalan dan Mangsang-Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin dengan luas ± 331.304 ha, dengan total lahan gambut seluas 1,5 juta ha.

Di 2015, lahan gambut di Sumsel seluas 22o ribu ha terindikasi terbakar, dari total keseluruhan lahan gambut di Sumsel yang seluas 1,5 juta ha. Jadi sekitar 1,3 juta ha lahan gambut tidak terbakar. Sebab itu, dengan diterapkannya skim sertifikasi yurisdiksi ini, kabarnya menjadi harapan solusi bagi kebakaran lahan yang setiap tahun terjadi.

Kejadian kebakaran ini juga mendorong Sumsel untuk terus memperbaiki praktik budidaya komoditas unggulannya yang tidak sebatas hanya komoditas kelapa sawit saja. “Semua pihak akan kami libatkan, ahli gambut dan lainnya untuk mendapatkan solusi terbaik, harapannya tahun depan tidak akan ada kebakaran lahan lagi,” katanya.

Keyakinan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin, dalam menerapkan kebijakan sertifikasi yurisdiksi faktanya didasarkan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang telah berhasil ia terapkan. Misalnya saja pada tahun 2002 silam berhasil menerapkan kebijakan sekolah gratis, dan di 2015 ini sekolah gratis hingga universitas dan pengobatan gratis bagi masyarakat Sumsel. “Kami yakin bahwa bakal mampu mencapai tujuan ini, kami memang bukan yang pertama tapi kami yang akan menjadi finalis pertama,” kata Alex.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Sumsel ini, disambut baik banyak pihak seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, yang menganggap langkah Sumsel dalam menerapkan sertifikasi yurisdiksi sangat baik, tercermin dari perbaikan pengelolaan perkebunan kelapa sawit milik petani lewat program pengantian tanaman (peremajaan) dengan bibit unggul. Langkah ini diyakini sebagai langkah tepat. (T2)

Telah terbit pada Majalah InfoSAWIT edisi Februari 2016

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit