infosawit

Pemerintah Bakal Terapkan Relaksasi Kebijakan Untuk Sawit, Batu Bara dan Rotan



Pemerintah Bakal Terapkan Relaksasi Kebijakan Untuk Sawit, Batu Bara dan Rotan

InfoSAWIT, JAKARTA – Guna mengatasi defisit neraca perdagangan, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata niaga. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menghadiri konferensi pers bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasiution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (5/9). “Untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan mengendalikan impor, instrumen yang akan diatur adalah melalui tata niaganya,” ungkap Enggartiasto, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.

Untuk beberapa komoditas ekspor strategis, pemerintah akan melakukan relaksasi kebijakan ekspor. Komoditas yang terkena kebijakan tersebut antara lain batu bara, minyak kelapa sawit, dan produk hasil hutan khususnya rotan.

Enggartiasto menjelaskan, Kementerian Perdagangan juga akan mengatur beberapa komoditas impor wajib melalui Pusat Logistik Berikat (PLB). Beberapa produk yang diwajibkan melalui PLB yaitu besi baja, minuman beralkohol, ban, dan produk tertentu.

Selain itu, Kemendag juga akan mengkaji peraturan beberapa impor barang konsumsi yang sebelumnya bebas tata niaga impornya menjadi diatur ketentuannya impornya. “Barang impor tersebut bukan merupakan bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri. Selain itu Kemendag akan meningkatkan pengawasan terhadap kualitas dan kesesuaian standar sanitasi dan phitosanitasi (SPS) terhadap barang impor,” ujarnya.

Langkah lainnya, Kemendag akan mendorong optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil ekspor. Salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap Permendag Nomor 4 Tahun 2015 jo Nomor 67 Tahun 2015 tentang Ketentuan Penggunaan Letter Of Credit (L/C) untuk ekspor barang tertentu yaitu komoditas sumber daya alam. Hal ini dilakukan untuk penguatan penerapan dan pengawasan sanksi, monitoring implementasi L/C dan revisi pos tarif. “Dengan diwajibkannya penggunaan L/C, diharapkan hasil ekspor komoditas sumber daya alam dapat kembali ke dalam negeri,” tandas Enggartiasto. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit