infosawit

KPK Sarankan Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit



KPK Sarankan Perbaikan Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA -Integrated Supply Chain Management (Pengelolaan industri yang terintegrasi) menjadi bagian penting dari pengelolaan industri kelapa sawit, supaya dapat memenuhi prinsip sustainable development (pembangunan keberlanjutan). Pengelolaan industri yang terintegrasi juga menjadi penting untuk mencegah terjadinya berbagai persoalan tata kelola, yang akan timbul dan bermuara kepada tindak korupsi.

Menurut sumber yang dapat dipercayaInfoSAWIT, kajian yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menemukan adanya beberapa permasalahan, antara lain: sistem pengendalian dan perizinan perkebunan kelapa sawit tidak akuntabel, pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawittidak efektif, dan pungutan pajak sektor kelapa sawit yang dilakukan oleh Dirjen Pajaktidak optimal.

Temuan KPK juga menyebutkan ketidakefektifan pengelolaan hasil pungutan ekspor yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), yaitu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) karena masih jauh dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena pengelolaan dana hasil pungutan ekspor tersebut memiliki tujuan khusus yang menjadi tugasnya.

Selanjutnya, KPK juga menemukan adanya ketimpangan penggunaan dana hasil pungutan ekspor yang dipungut dari banyak perusahaan kelapa sawit, namun dalam pelaksanaan penggunaannya, hanya dinikmati segelintir perusahaan kelapa sawit saja. Adanya ketimpangan ini, tentu saja, akan merusak tatanan nilai industri yang bergerak di sektor kelapa sawit.

Memang faktanya, penggunaan dana pungutan ekspor yang dikenal sebagai CPO Fund ini, sebagian besar untuk subsidi biodiesel yang mencapai sekitar 80% dari hasil pungutan. Penerima terbesar dana pungutan ini dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti, Grup Wilmar, Grup Musim Mas, dan Grup Darmex.

Legitnya dana subsidi biodiesel yang dinikmati perusahaan-perusahaan besar ini, sebagian besar berasal dari kutipan minyak sawit mentah (CPO) yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit. Kepemilikan perkebunan kelapa sawit didominasi oleh banyak perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit secara nasional.

Atas berbagai temuan yang berhasil didapatkan, maka KPK memberikan beberapa saran perbaikan yang harus dilakukan pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait, seperti Kementerian Pertanian (Kementan) harus melakukan rekonsiliasi izin usaha perkebunan dan melaksanakan kebijakan satu peta sesuai amanat Undang-undang.

Kementan juga harus melakukan revisi Peraturan Mentari Pertanian, Nomor 98/OT.140/9/2013 dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan memasukkan ketentuan penataan perizinan, berdasarkan tata ruang, lingkungan hidup dan penguasaan lahan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 untuk mengklasifikasi izin usaha perkebunan dan rencana perkebunan juga disarankan untuk direvisi sebagai informasi terbuka kepada publik.

Selanjutnya, Kementan juga disarankan untuk membangun sistem informasi perizinan sebagai instrumen akuntabilitas publik dan pengendalian terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi, meliputi budidaya, industri dan perdagangan. (T1)

Terbit pada Majalah InfoSAWIT edisi Januari 2018

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit