infosawit

Inpres Moratorium Sawit Tinggal Menunggu Persetujuan



Inpres Moratorium Sawit Tinggal Menunggu Persetujuan

InfoSAWIT, JAKARTA - Pada penghujung tahun lalu, tepatnya pada 22 Desember 2017, sebuah surat ber-kop Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bernomor S-342 /M.EKON/12/2017, dilayangkan ke Sekretaris Kabinet terkait persetujuan Naskah Rancangan lnstruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres moratorium), yang diparaf oleh Menteri  Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Darmin Nasution.

Dari penelusuran InfoSAWIT, secara umum kebijakan moratorium memuat dua belas instruksi kepada lima kementerian dan lembaga, termasuk Pemerintah Daerah, seperti, Gubernur dan Bupati/Walikota, yang masing-masing memiliki perbedaan kewenangan dan tugas yang diberikan.

Berikut adalah isi Inpres Moratirum sawit.

Dalam penerapan kebijakan ini, Kemenko akan menjadi leader dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dalam Instruksi pertama, Kemenkeo diberikan kewenangan untuk  melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Tim Kerja yang dimaksud ialah, pertama, memverifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha    Perkebunan atau Surat  Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Izin  Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU).

Lantas, kedua, menetapkan standar minimum kompilasi data. Ketiga, melakukan   sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang  berkaitan dengan kesesuaian dalam perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU.

Keempat, merekomendasikan kepada menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota: terkait sesuai kewenangannya mengenai penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan, atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan; Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan; penetapan tanah terlantar dari penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU; dan/atau langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar  kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.(T2)

Terbit pada Majalah InfoSAWIT edisi Januari 2018

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit