infosawit

Lima Prinsip Penerapan Kewajiban Campuran Biodiesel Sawit (B20)



Lima Prinsip Penerapan Kewajiban Campuran Biodiesel Sawit (B20)

InfoSAWIT, JAKARTA - Pada tanggal 1 September 2018 lalu, pemerintah telah meluncurkan perluasan program mandatori biodiesel B20. Penggunaan BBM jenis solar B20 ini diberlakukan, baik untuk PSO (public service obligation) maupun non-PSO, sehingga diharapkan, tidak ada lagi BBM jenis solar B0 yang beredar di pasar.

Perluasan mandatori B20 ini dirancang untuk mampu mengurangi impor bahan bakar minyak, serta menghemat devisa. Pada akhirnya, pemerintah ingin menekan defisit neraca perdagangan. Nah, untuk terus memantau implementasi kebijakan B20 ini, pemerintah berkomitmen untuk duduk bersama pemangku kepentingan terkait dalam seminggu sekali.

“Salah satu jangkar kebijakan kita untuk menekan defisit neraca perdagangan adalah B20 ini. Jadi kita akan lakukan update setiap minggunya di hari Kamis. Kita akan buat template yang jelas, lalu kita akan pelajari dengan tim,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi tentang Pengawasan Perluasan Implementasi B20, Kamis (13/9), di Jakarta.

Dalam penerapan kewajiban campuran biodiesel sawit sebanyak 20% ke minyak solar, pemerintah pun menerapkan 5 (lima) prinsip yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melakukan implementasi kebijakan ini, seperti, pertama, tidak boleh ada minyak solar yang tidak dicampur biodiesel sawit (B0) yang beredar.

Kedua, apabila ada yang melanggar, akan dikenakan sanksi administratif, baik berupa denda maupun pencabutan izin usaha. Ketiga, bakal ada insentif dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Keempat, kualitas FAME dijamin oleh pemerintah melalui standarisasi (SNI), dan kelima, apabila ada keluhan masyarakat, dapat disampaikan melalui costumer care.

Dalam pemaparannya pada rapat koordinasi di Kemenko, Direktur Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto melaporkanbahwa ada BU BBM (Badan Usaha Bahan Bakar Minyak) telah melaksanakan B20 secara parsial, ataupun yang belum melaksanakan ketentuan B20. Kemudian juga ada laporan mengenai BU BBM dan BU BBN (Badan Usaha Bahan Bakar Nabati) yang harus dikenakan denda.

Sementara perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM memaparkan seputar BU BBN yang telah atau belum memenuhi kewajiban supplyFatty Acid Methyl Esters (FAME) berdasarkan kontrak dan kendala dalam implementasinya.

Implementasi kewajiban penerapan B20, faktanya, juga tidak lepas dari kendala. Sebab itu Direktur Utama BPDP-KS, Dono Boestami menyampaikan masalahdebottlenecking dan customer care untuk menyelesaikan semua permasalahan teknis dan non teknis terkait Program Mandatori Biodiesel.

Sebagai bahan pengawasan dan evaluasi mandatori B-20, perwakilan dari PT Pertamina pun menyampaikan kendala pencampuran, kebutuhan infrastruktur, kajian, serta daftar Terminal BBM (TBBM) yang masih menjual B0.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menko Darmin beserta perwakilan kementerian/lembaga terkait juga mendengarkan pemaparan dari BU BBM, BU BBN, PLN, dan Freeport. “Semuanya wajib mengirimkan laporan tertulis supaya lebih jelas untuk tim memantaunya. Ini soal pertaruhan negara. Kita tidak mau main-main dengan ini,” tandas Darmin dalam keterangan resmi kepada InfoSAWIT. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit