infosawit

Sawit Watch : Moratorium Bagian Perbaikan Tata Kelola Sawit



Sawit Watch : Moratorium Bagian Perbaikan Tata Kelola Sawit

InfoSAWIT, BOGOR -  Presiden Joko Widodo pada 14 April 2016 lalu telah menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) perijinan kelapa sawit dan batubara. Komitmen ini akhirnya terealisasi dalam sebuah kebijakan berupa Instruksi Presiden (INPRES) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit.

Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (20/9/2018), moratorium sawit merupakan momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit. Diperkirakan luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektar. Dengan jumlah konflik agraria di perkebunan sawit sepanjang tahun terus meningkat. Data kami menunjukkan bahwa telah terjadi sebanyak 750 konflik yang terjadi di perkebunan sawit.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengungkapkan,  pihaknya mengapresiasi terbitnya kebijakan ini, setelah lama publik menunggu sejak tahun 2016. “Inpres ini hanyalah bagian dari perubahan tata kelola perkebunan sawit menuju kondisi lebih baik,” ujar Inda.

Lebih lanjut tutur Inda, dalam implementasinya, Inpres ini haruslah bersinergis dengan sejumlah kebijakan lain yang telah ada. Sehingga tidak berhenti dalam kebijakan saja. “Implementasi di tingkat tapak juga harus terlaksana dan terpantau agar tata kelola perkebunan sawit yang lebih baik, inilah esesnsinya,” tandas Inda. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit