infosawit

Sejumlah Kebijakan Sawit Diluncurkan, Petani Tetap Saja Kesulitan



Sejumlah Kebijakan Sawit Diluncurkan, Petani Tetap Saja Kesulitan

InfoSAWIT, JAKARTA - Memperingati Hari Tani yang jatuh pada Senin (24/9/2018), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan petani kelapa sawit, antara lain, penyelesaian kebun petani dalam kawasan hutan, legalitas lahan, konflik antara petani plasma dan perusahaan, harga sawit yang anjlok, dan BPDP-KS yang mensubsidi biodiesel. Jika tidak, maka petani akan makin sulit untuk sejahtera dan berkelanjutan.

Dalam keterangan resmi kepadaInfoSAWIT, SPKS mengapresiasi kerja pemerintah atas pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di beberapa provinsi. Meski demikian, SPKS melihat, program PSR ini terkesan setengah-setengah karena pemerintah sebenarnya “gagal paham” bahwa replanting bukanlah masalah pokok yang dibutuhkan petani.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai solusi bagi perkebunan sawit rakyat dalam kawasan hutan walaupun Presiden sudah mengeluarkan Inpres No.8 Tahun 2018 tentang Moratorium Sawit. Pasalnya, tidak ada kejelasan 20% yang dilepaskan dari kawasan hutan untuk subyek petani seperti siapa, dimana dan berapa luasan petani kelapa sawit yang bisa dibebaskan, juga alokasi untuk petani dari HGU (Hak Guna Usaha). Artinya, terjadi ketidakjelasan bagi masa depan mereka.

Namun demikian, pihak SPKS tetap meminta agar pemerintah berhati-hati untuk melakukan legalisasi terhadap lahan petani kelapa sawit dalam kawasan karena banyak juga di antaranya “mengaku petani” padahal sawit bukan pekerjaan utamanya atau mereka tidak tinggal di pedesaan.

“Karena itu, pemerintah diminta untuk menetapkan definisi yang jelas tentang petani kelapa sawit, agar implementasi legalisasi lahan tepat sasaran, khususnya bagi lahan petani yang ada dalam kawasan hutan. Kalau ini tidak diselesaikan, sustainability dan kesejahteraan petani di perkebunan tidak akan pernah tercapai,” catat pihak SPKS.

SPKS juga menyoroti konflik dalam kemitraan antara perusahaan dan petani. Konflik ini tidak pernah ada perubahan dari tahun ke tahun akibat skema kemitraan yang tidak adil, seperti transparansi terkait satuan pembiayaan kebun dan dokumen kredit untuk petani, luas kebun plasma yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, plasma yang tidak dibangun oleh perusahaan dan perusahaan membeli TBS (Tandan Buah Segar) dari petani dengan harga yang murah. Konflik initerjadi akibat pola kemitraan manajemen satu atap - petani tidak memiliki hak untuk pengelolaan di kebunnya. Walaupun kebijakan moratorium hendak mempercepat pembangunan kebun plasma sebesar 20% dari luasan yang dibangun perusahaan, namun hal itu tetap belum menyentuh kebutuhan pokok petani, seperti, alokasi untuk perusahaan masih sebesar 80% dan tidak menyentuh pola kerjasama antara kedua belah pihak. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit