infosawit

Perijinan Online Sektor Pertanian Mesti Jangkau Perijinan Teknisnya



Perijinan Online Sektor Pertanian Mesti Jangkau Perijinan Teknisnya

InfoSAWIT, JAKARTA-  Guna mempermudah proses perijinan sektor pertanian, Kementerian Pertanian membentuk layanan berbasis  Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Harapannya Melalui sistem ini akan memperpendek  waktu layanan perizinan sehingga lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Kementerian Pertanian, Prof. Erizal Jamal, lewat penggunaan sistem perijinan online ini mendukung proses perijinan yang transparan dan pembenahan. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/ PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

Dengan demikian sistem yang dibangun Kementerian Pertanian ini telah terintegrasi dengan sistem perizinan online terintegasi atau Online Single Submission (OSS)  yang sudah terhubung dengan kementerian terkait, Pemda, BKPM. 

Merujuk catatan Kementerian Pertanian selama periode 2015-2017, telah dilakukan pendampingan terhadap 31 Perusahaan yang akan berinvestasi di bidang pertanian.Khusus untuk tebu, jagung, sapi, padi dan lainnya. “Jadi dengan adanya OSS ini maka proses menjadi lebih cepat dan ada kepastian bagi pelaku usaha serta dapat dimonitoring,” jelas Erizal Jamal dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN), yang dihadiri InfoSAWIT di Jakarta (17/10/2018).

Namun demikian perijinan online ini kedepan mesti terus dilakukan pembenahan dan perbaikan terus menerus, sehingga harapannya seluruh perijinan bisa dilakukan dalam OSS, utamanya bagi sektor industri pertanian dan perkebunan yang berbasis lahan.

Tutur Dosen Hukum Bisnis Univertitas Prasetya Mulya, Rio Christiawan, sebaiknya perijinan yang sudah dilakukan secara online tersebut bisa diperluas hingga termasuk dalam pengurusan izin teknisnya. Lantaran hingga kini, proses perizinan teknis belum dapat dijangkau OSS, padahal nyawa dari investasi sumber daya alam berada di izin teknis seperti amdal, izin lingkungan, dan HGU.

Dikatakan Rio, investor perlu waktu yang lebih cepat untuk pengurusan perizinan hingga operasional karena akan berpengaruh kepada Cash Flow sehat dan dampak sosial dihindarkan . “Perbaikan lain adalah memperkuat koordinasi antara SKPD sehingga mengatasi debirokrasi perizinan dan  jumlah izin yang diatur lebih sedikit,” tandas dia. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit