infosawit

Amankan Kebijakan Nasional, Pemerintah Tingkatkan Pemahaman Aturan WTO



Amankan Kebijakan Nasional, Pemerintah Tingkatkan Pemahaman Aturan WTO

InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemahaman para aparatur Pemerintah Indonesia terhadap aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Salah satunya melalui Seminar Nasional bertajuk “Challenges in the Implementation of WTO Regulation on Subsidies and Countervailing Measures and in the Dispute Settlement Mechanism” yang diselenggarakan di Jakarta.

 “Peningkatan pemahaman aparatur negara sangat penting. Dengan pemahaman yang baik maka Pemerintah Indonesia dapat mengamankan kebijakan nasional dan sekaligus sejalan dengan aturan WTO," ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (18/10/2018).

Lebih lanjut tutur Iman, kebijakan nasional telah beberapa kali diprotes karena dianggap berbenturan dengan komitmen internasional Indonesia sejak bergabung dengan WTO pada 1995, sehingga pemerintah harus menuruti kehendak WTO. Namun demikian, bukan berarti Pemerintah Indonesia kehilangan pijakan mengatur pembangunan nasional. Pemerintah berkomitmen mengamankan kebijakan nasional agar pembangunan terus berjalan, sektor-sektor industri nasional diberi akses untuk tumbuh berkembang, dan seluruh pelosok nusantara harus dimajukan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, WTO menjunjung tinggi perdagangan internasional yang terbebas dari intervensi pemerintah atau kebijakan pemerintah yang dianggap dapat mendistorsi pasar dan asas fair trade, salah satunya yakni tuduhan tindakan subsidi. Nampak jelas penggunaan instrumen antisubsidi sebagai salah satu upaya trade remedies, sering kali dimanfaatkan baik oleh negara maju maupun berkembang. “Sejak awal dibentuknya WTO, kami mengamati bahwa aplikasi perjanjian antisubsidi sudah sering dipakai dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan intensitas penggunaannya,” imbuh Iman.

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati mengungkapkan, hingga 2017, penyelidikan antisubsidi sudah 486 kali diinisiasi negara-negara anggota WTO. Sebanyak 257 penyelidikan di antaranya berakhir pada pengenaan countervailing duties, di mana Indonesia sendiri sudah terkena sebanyak sembilan kali

Oleh karena itu, tutur Pradnyawati, aparatur Pemerintah Indonesia harus sangat memahami aturan WTO, khususnya subsidi. “Kita harus jadikan kegiatan hari ini sebagai langkah awal memahami apa itu subsidi, mana yang dihalalkan dan mana yang dilarang WTO. Pemahaman yang baik akan memudahkan kita menjawab tantangan perdagangan internasional dengan memanfaatkan peluang agar kebijakan yang kita susun bisa langgeng dan mencapai apa yang dicita-citakan,” tegasnya.

Seminar nasional ini merupakan hasil kolaborasi Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan KBRI di Washington, AS, dengan menghadirkan mantan Ketua Badan Sengketa WTO Prof. James Bacchus. Dimana pada kesempatan itu Bacchus menyampaikan antara lain mengenai aturan WTO terkait subsidi dan tindakan antisubsidi, teknik menyusun kebijakan yang selaras aturan WTO, tinjauan mekanisme berperkara di WTO, dan berbagi pengalamannya memimpin badan terhormat di WTO tersebut. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit