infosawit

MENJADI PENGHAMBAT ATAU JUSTRU PENGUAT DAYA SAING



MENJADI PENGHAMBAT ATAU JUSTRU PENGUAT DAYA SAING

ADANYA BEBERAPA PERUBAHAN FRASE (KALIMAT) PADA UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN, LEWAT PUTUSAN MK NO 138/2015. TELAH MENGUBAH WAJAH PERIJINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT NASIONAL. SEBAB ITU DIBUTUHKAN DUKUNGAN SELURUH STAKEHOLDER KELAPA SAWIT TERMASUK DI DALAMNYA ADALAH PEMERINTAH.

Tepat setahun setelah didaftarkan ke Mahkamah Konstituti oleh Tim Advokasi Keadilan Perkebunan, gugatan terhadap UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan akhirnya di bacakan pada tanggal 27 Oktober 2016 lalu oleh kesembilan hakim MK. Seperti di ketahui Tim Advokasi Keadilan Perkebunan merupakan elemen organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Sawit Watch, SPKS , SPI, API, FIELD, Bina Desa, dan IHCS yang mana pada tanggal 27 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan terhadap UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Adapun pasal yang gugat ke MK sebanyak 12 pasal yang terdiri dari Pasal 12 ayat 2, Pasal 13, Pasal 27 ayat 3, Pasal 29, Pasal 30 ayat 1, Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57 ayat 2, Pasal 58 ayat 1 dan 2, Pasal 107 dan Pasal 114 ayat 3 karena bertentangan dengan pasal 18 B, 28 C ayat 1 dan 2, 28 D, 28H ayat 2, 28I dan 33 ayat 3 UUD 1945.

Putusan MK dengan Nomor 138/PUU/XIII/2015 terhadap gugatan yang diajukan adalah menerima sebagian gugatan yang diajukan. Adapun gugatan yang diterima oleh MK atau inkonstitusional adalah terkait pasal 27 ayat 3, pasal 29, pasal 30 ayat 1, pasal 42, pasal 55, dan pasal 107.

Dengan hasil putusan MK ini, Ridwan Darmawan yang mewakili kuasa hukum Tim Advokasi Perkebunan, mengungkapkan setidaknya dari segi kuantitas permohonan bisa dibilang draw atau seri.  Tercatat beberapa gugatan yang dikabulkan terkait pasal tentang perbenihan, serta mengenai kepastian ijin terkait HGU atau ijin usaha perkebunan, dimana MK sepakat dengan dalil permohonan pemohon dimana UU tidak mengacu pada UU Perkebunan.

Dengan demikian maka pelaku usaha perkebunan yang akan membangun kebun kelapa sawit kedepannya harus memiliki dua alas hukum perijinan yakni Ijin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha. Bila tidak memiliki keduanya, maka dipastikan tidak bisa melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan keputusan MK tersebut. “Sekarang harus dua duanya dimiliki dulu baru bisa berusaha. Jadi tidak bisa salah satu,” kata Ridwan yang juga merupaan anggota IHCS.

Sementara itu dituturkan Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Bahrul Ilmi Yakup, dalam amar putusan MK No. 138/2015 tersebut yang menjadi perhatian utama ialah mengenai berubahnya frase (kalimat)  pada pasal 42.

Tercatat MK menerima Permohonan Pemohon dengan konstitusional bersyarat (Conditionally constitution) terhadap Pasal 42 “sepanjang frasa“ hak atas tanah dan/atau tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.” 

Kata Bahrul, MK menghilangkan kata “atau”, sehingga hak atas tanah menjadi satu unit kesatuan dengan izin usaha perkebunan. Hasilnya Pasal 42 UU No. 39 tahun 2014 berbunyi, kegiatan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.

Kendati demikian, Bahrul mengakui, amar putusan MK tersebut tidak mengubah atau menggeser regulasi tetapi hanya merubah kalimat. “Putusan MK tidak merubah hak a . . .


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit