infosawit

Pelaku Usaha Harap Pemerintah Segera Terbitkan PP Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit



Pelaku Usaha Harap Pemerintah Segera Terbitkan PP Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, mengungkapkan harapannya agar pemerintah dapat segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur izin usaha perkebunan, terutama dalam isu fasilitasi perkebunan kelapa sawit rakyat.

Lantaran regulasi yang mengatur isu ini tersebar dalam sejumlah Peraturan Menteri, Instruksi Presiden dan Undang-Undang tentang Perkebunan. Harapannya melalui PP, maka teknis pelaksanaan evaluasi, konversi kawasan hutan dan fasilitasi perkebunan rakyat dapat disatukan. Terutama terkait teknis penyerahan 20% dari total area Hak Guna Usaha untuk kebun sawit rakyat.

"Aturan terkait lahan sawit tumpang tindih dan diatur oleh terlalu banyak regulasi, bahkan cenderung overrated, sebab itu pemerintah perlu segera menerbitkan juknis atau PP yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan ini," kata Joko dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Aturan terkait pengadaan lahan kebun ini memang tumpang tindih dan lintas kementerian. Pertama adalah Undang-Undang 39 tahun 2015 tentang Perkebunan yang menyebutkan perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun perusahaan.

Kedua, aturan ini lebih dirinci dalam hal luas lahan melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 yang merinci perusahaan dengan luas 250 hektare atau lebih berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% luas areal.

Ketiga, terkait bentuk kerjasamanya, tertera dalam Permen Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan HGU.

Dijelaskan bahwa pemegang HGU wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas tanah yang dimohonkan untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan alias plasma.

Keempat, untuk penyediaan lahan 20% tersebut bisa berasal dari hasil konversi lahan yang diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) nomor 51 tahun 2016 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Dalam aturan tersebut tercatat bahwa Hutan Produksi Konversi (HPK) yang bisa disediakan untuk penyediaan kebun masyarakat seluas 20% dari total kawasan hutan.

Kelima, pada Permen KLHK 5 tahun 2018 dirinci, kawasan hutan pada permen 51 tahun 2016 berasal dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Padahal di lapangan, tutur Joko, bila pengusaha mendapatkan izin lokasi seluas 20.000 hektare, kemungkinan HGU yang bisa diusahakan adalah 10.000 ha karena sisanya masuk dalam kawasan desa atau lahan garapan yang tidak bisa dibebaskan. Sehingga kemungkinan yang bakal tersisa adalah 15.000 ha sedangkan yang ditanami kurang dari itu.

Oleh karena itu, bila pemerintah meminta pengusaha menambah pengadaan 20% dari lahan yang sudah mereka miliki untuk diberikan dan difasilitasi untuk rakyat, akan berat dan memakan terlalu banyak waktu dan pita birokrasi.

Maka, Joko mengajukan definisi 20% bisa diambil dari kawasan kemitraan pengusaha yang sudah eksisting atau melalui program klasterisasi petani rakyat. "Karena tidak mungkin bagi kita membuka lahan baru untuk rakyat karena ada inpres moratorium sawit," tandas dia. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit