infosawit

Sawit Ditangan Jokowi



Sawit Ditangan Jokowi

InfoSAWIT, JAKARTA – Masih berfluktuasinya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit ditingkat petani menjadi isu strategis yang bisa saja menggerus kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah yang dipimpin Joko Widodo saat ini.

Namun apa iya, Joko Widodo acuh dengan keadaan tersebut? padahal faktanya ditangan Joko Widodo industri kelapa sawit -utamanya yang berkaitan dengan masyarakat-, tetap mendapat perhatian utama misalnya saja membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dimana BLU ini memiliki beberpa target kerja untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit nasional salah satunya mendorong program peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat (PSR).

Dalam sambutannya Joko widodo mengungkapkan, program peremajaan ini dilakukan mengingat produktivitas kelapa sawit di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal berdasarkan potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya dapat memproduksi sawit hingga delapan ton per hektare dalam satu tahun.

“Di Musi Banyuasin akan diremajakan 4.446 hektare kebun sawit yang sudah tua. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bibitnya diberi, bibit untuk benih jagung, palawija juga diberi,” kata Joko Widodo saat meresmikan PSR di Musi Banyuasin yang dihadiri InfoSAWIT.

Tidak itu saja, Joko Widodo juga menyinggung kerap munculnya konflik di lapangan lebih banyak diakibatkan adanya sengketa tanah dan lahan, sebab itu pihaknya mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menyelesaikan permasalah tersebut.

Sebelumnya target BPN untuk bisa menerbitkan sertifikat lahan rakyat sejumlah 1,26 juta bidang, sayangnya tahun lalu hanya mencapai 400 ribu bidang saja yang baru selesai, sebab itu untuk menggenjot kinerja BPN, Joko Widodo pun memberikan target, misalnya untuk tahun 2017 harus bisa diselesaikan sertifikat untuk sebanyak 5 juta bidang tanah, tahun berikutnya 7 juta bidang dan lanjut sampai 9 juta bidang tanah.  “Setifikat itu adalah batas tanah yang harus dipegang, lantaran tidak ada sertifikat maka muncul keributan hingga konflik, saya harapkan yang belum memiliki sertifkat untuk segera mengurusnya,” kata Joko Widodo.

Kebijakan peremajaan sawit ini kemudian berlanjut para petani yang berlokasi di Serdang Bedagai, Langkat, dan sejumlah kabupaten lain di Sumatera Utara, yang mencakup lahan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 9.109,29 hektare, pada 27 November 2017 lalu.

Lantas kegiatan premajaan sawit rakyat itu memasuki ke tahap tiga yang kembali diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, berlokasi di Rokan Hilir, Riau. Peresmian program peremajaan sawit rakyat dipusatkan di  Kabupaten Rokan Hilir, dimana diterget peremajaan sawit rakyat itu seluas 15.000 Ha, dengan melibatkan 5.000 petani swadaya.

Sepanjang tahun 2018, program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Riau sejatinya diharapkan bisa menjangkau lahan kebun sawit milik petani selauas 25.423 Ha, yang tersebar di 8 Kabupaten termasuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Bengkalis. Program Peremajaan Sawit Rakyat ini merupakan program prioritas Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit.

 

Pungutan Sawit Nol

Selain peremajaan sawit, pemerintah dinilai masih mau mendengarkan keluhan petani sawit yang dirundung penurunan harga, misalnya saja pada Senin (26/11/2018) dari Informasi yang didapat InfoSAWIT, kebijakan pungutan ekspor sawit yang dananya dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), untuk sementara dihilangkan atau di Nol kan.

Kebijakan ini sejatinya akan mirip dengan Kebijakan Bea Keluar (BK) yang sudah berjalan bertahun-tahun, kendati sudah hampir lebih dari tiga tahun nilainya nol lantaran berada di ambang batas pengenaan BK, yakni US$ 750/ton.

Nah untuk pungutan ekspor sawit juga akan ditetapkan serupa hanya saja ambang batas bawah ditetapkan lebih rendah yakni US$ 500/ton. Jika harga CPO merangkak naik dan melebih ambang batas tersebut maka pungutan ekspor akan dikenakan kembali

Tidak itu saja pemerintah juga sudah mendorong peranan pasar domestik untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit melalui program mandatori biodiesel. Dimana, secara bertahap, konsumsi Biodiesel selalu bertambah, dewasa ini pemerintah menerapkan mandatori B20 terhadap penggunaan Biodiesel nasional.

Bahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan bahwa per September 2018, semua jenis Solar akan dicampur dengan 20% minyak sawit.

Dikatakan, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana, penerapan pencampuran 20% biodiesel sawit dengan Solar (B20) berlaku untuk semua minyak Solar subsidi dan non-subsidi yang dijual di Indonesia.

Guna penerapan kebijakan ini, pihak Kementerian ESDM sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres), harapannya payung hukum ini bisa segera terbit sehingga awal September 2018 bisa dilakukan pencampuran seluruh minyak solar dengan minyak sawit dengan merek dagang Biosolar.

Lantas, kabarnya  dalam penerapan B20 nantinya pemerintah akan menunjuk badan usaha yang melakukan penyaluran solar untuk melakukan pencampuran. Rida mengancam, bila tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi berupa pengenan denda sebesar Rp 6 ribu per liter atas solar yang dijual tanpa dicampur sebanyak 20% minyak sawit. “Akan terkena denda  Rp 6.000 per liter. Nanti bahwa perusahaan bisa dikasih lagi atau nggak (izin) itu di Dirjen Migas, pasti akan ada evaluasi kinerjanya," tandas Rida.

 

Diplomasi Sawit

Tantangan kelapa sawit datang dari berbagai sudut, termasuk tudingan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Internasional, yang menilai pengembangan kelapa sawit merusak hutan.

Sebab itu pemerintah kerap melakukan diplomasi untuk mengubah pandangan dunia  terhadap industri kelapa sawit nasional, misalnya pemerintah Joko Widodo mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, memberikan pidato kunci dalam Seminar ‘Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pertanian dan Perkebunan Demi Perdamaian dan Kemanusiaan’, Roma, 15 Mei 2018. 

Mengawali pidatonya, Menko Luhut mengapresiasi kerja sama Indonesia, Malaysia dan Dicastery for Promoting Integral Human Development di bawah kepemimpinan Kardinal Peter Turkson, yang telah memprakarsai pelaksanaan seminar ini. 

Kardinal Turkson mengatakan sektor pertanian termasuk perkebunan (agricultural) termasuk perkebunan kelapa sawit bisa menjadi sektor usaha untuk menghapus kemiskinan. Lebih lanjut tutur Kardinal Turkson berpesan bahwa keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pengelolaan lingkungan harus tetap dijaga. 

Konferensi ini merupakan forum penting untuk bertukar pikiran dan berdialog antar pemangku kepentingan mewakili pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, akademisi dan pengusaha agrikultural termasuk sawit dan kelompok-kelompok masyarakat sipil.

Dalam pertemuan ini Menko Luhut mengingatkan posisi Vatikan yang murni hadir sebagai fasilitator untuk menyampaikan fakta yang lengkap mengenai industri kelapa sawit dari sudut pandang kemanusiaan dan pengurangan kemiskinan. "Kami (pemerintah Indonesia-red) tidak ada maksud sama sekali untuk 'menggunakan' Vatikan dan bertentangan dengan pihak manapun," jelasnya dalam keterangan resmi dari Kementerian Koordinator Kemaritiman yang diterima InfoSAWIT, Senin (15/5/2018).

Turut hadir sebagai pembicara pada sesi ini Duta Besar Malaysia untuk Vatika Tan Sri Bernard Giluk Dompok, Kardinal Peter Turkson, Rektor Pontifical Urban University Alberto Trevisial, James Fry dari Oxford, Frans Claassen dari Europan Palm Oil Alliance, Prof. Pietri Paganini dari John Cabot University, dan Thomas Mielke dari Oil World.

 

Evaluasi Tata Kelola Sawit

Sejatinya masih banyak peran yang dilakukan pemerintah dalam melndungi industri kelapa sawit nasional, namun demikian masih juga banyak PR yang haru dikerjakan, dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) Darmin Nasution, belum lama ini Presiden Joko  Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden No 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah menginginkan evaluasi menyeluruh atas kinerja perkebunan kelapa sawit. Pemerintah meminta adanya upaya-upaya terobosan untuk memberikan kepastian hukum lahan kebun sawit rakyat, terutama yang terlanjur berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, pemerintah juga ingin memberi kepastian bagi petani untuk mendapatkan alokasi 20% dari lahan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan besar.

Kemudian melalui Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, pemerintah pun akan menertibkan penguasaan oleh masyarakat atas lahan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan.

“Kita akan mengamankan kawasan konservasi secara utuh, namun kita akan lakukan perubahan batas kawasan jika memang lahan tersebut tidak lagi merupakan hutan produktif dan layak untuk digarap petani. Kita akan jadikan lahan tersebut menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria,” jelas Darmin.

Sebagai informasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2015-2019 telah menetapkan target Reforma Agraria seluas 9 juta hektar, yang terdiri dari legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar dan redistribusi lahan seluas 4,5 juta hektar.

RPJM juga telah menetapkan 12,7 juta hektar untuk Perhutanan Sosial. Dalam program ini sudah termasuk pemberian pengakuan dan perlindungan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat di seluruh nusantara. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit