infosawit

Bisnis Tak Sehat, Eropa Hadang Sawit



Bisnis Tak Sehat, Eropa Hadang Sawit

JAKARTA – Lahirnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang lahan gambut diduga didorong oleh Eropa, karena ketidak mampuan mereka bersaing dengan Indonesia. Demikian dikatakan Sekjen Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Suwardi, Sabtu (20/9/2014).

Menurutnya, seperti dilansir Jurnas,perilaku tidak elegan dalam menjalankan bisnis tersebut juga dialami pengusaha kelapa sawit lokal beberapa waktu lalu. Akibatnya, berbagai jenis produk yang berasal dari kelapa sawit Indonesia tidak bisa dijual ke luar negeri. "Hal serupa pernah dilakukan AS dengan EPA NODA terhadap sawit Indonesia. Mereka menyatakan sawit Indonesia tidak ramah lingkungan,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, jika RPP ini diberlakukan, maka akan berpengrauh bagi tingkat persaingan usaha di pasar internasional. Saat ini luas lahan gambut di Indonesia 14 juta ha atau 8% dari total luas lahan nasional yang mencapai 190 juta ha.

“Sejauh ini, lahan gambut yang dibuka baru 6 juta ha dan yang rusak 2 juta ha akibat dibuka untuk transmigrasi,” tuturnya.

Lanjutnya ia mengatakan, kedalaman air tanah dalam RPP itu ditentukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan gambut dimanfaatkan. “Gambut bersifat asam sehingga harus dipilih tanaman yang dapat tumbuh subur, diantaranya yaitu sawit dan akasia. Berdasarkan penelitian, produktivitas tertinggi ada di gambut paling dalam karena mudah mengatur air. Selain itu, aturan gambut 3 meter saat ini tidak ada dasar kajian akademisnya tetapi tetap tidak direvisi.

KLH sudah mengakui kalau itu (aturan gambut) sudah tidak relevan dan tidak ada dasar akademisnya tetapi sampai saat ini tidak dievaluasi," jelasnya. (T3)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit