infosawit

Sistem Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit Perlu Diperbaiki



Sistem Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit Perlu Diperbaiki

InfoSAWIT, BOGOR -  Cerita sukses Indonesia sebagai produsen terbesar sawit dunia dengan perhitungan keuntungan besar yang diperoleh melalui penjualan minyak sawit tidak diikuti oleh kisah sukses yang sama untuk buruh.

Di perkebunan sawit di Indonesia, masih banyak ditemukan praktik kerja eksploitatif. Bentuknya seperti pekerjaan tidak tetap dengan ketidakpastian kerja, tunjangan yang kecil, beban kerja yang berat, diskriminasi terhadap buruh perempuan, penggunaan buruh anak baik yang dipekerjakan langsung maupun dipekerjakan oleh keluarga, jaminan sosial yang tidak memadai, pemberangusan serikat buruh dan minimnya fasilitas air bersih.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware mengatakan, korban utama dari sistem kerja eksploitatif di perkebunan sawit adalah perempuan. “Perempuan yang bekerja di perkebunan sawit seringkali dianggap tidak ada, padahal proses produksi sangat dipengaruhi oleh keberadaan perempuan. Perempuan mengerjakan 15 dari 16 jenis pekerjaan di perkebunan sawit, termasuk memanen, namun tidak mendapatkan upah. Perempuan tidak dianggap sebagai buruh, sehingga tidak mendapatkan hak-hak yang selayaknya didapatkan,” kata Inda Fatinaware dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih jauh Inda Fatinaware mengatakan mayoritas buruh perempuan di perkebunan sawit di Indonesia adalah buruh precariat. Mereka bekerja tanpa mendapatkan hak-hak permanen sebagai buruh, tanpa kepastian kerja, tanpa dokumentasi perikatan kerja, upah minim dan tanpa perlindungan kesehatan memadai. “Buruh perempuan dipekerjakan sebagai buruh harian lepas dengan hari kerja yang hanya 8 hari/bulan, tidak memiliki hak cuti. Jika mereka cuti, maka tidak akan dapat upah. Jelas bahwa kondisi ini merupakan pelanggaran hak buruh atas kepastian kerja, upah yang adil dan hak untuk diberlakukan sama,” katanya.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention of  All Forms of Discrimination Against Women)  melalui Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang  Pengesahan Konvensi  mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, namun, hingga saat ini buruh perempuan perkebunan masih saja mengalami diskriminasi. Hak-hak yang  mesti diberikan sama sekali tidak diterima”, tegas Inda Fatinaware.

Spesialis Buruh Perkebunan Sawit Watch, Zidane menyatakan, kondisi demikian sudah berlangsung lama tanpa tindakan perbaikan dari pemerintah maupun perusahaan. “Investigasi Sawit Watch di sejumlah perkebunan sawit besar di Indonesia menemukan fakta pemanfaatan buruh dengan status precariat kerja rentan pada pekerjaan perawatan,” katanya.

Meruujuk data Sawit Watch, di Sumatera Selatan misalnya, ada perkebunan sawit yang mempekerjakan lebih dari 1.200 Buruh Harian Lepas (mayoritas perempuan). Perkebunan besar tersebut memperkerjakan buruh melalui sub-kontraktor.

Hari kerja buruh di perusahaan tersebut sangat minim, rata-rata hanya 8 hari setiap bulan dengan upah sebesar Rp 117.000/hari. Situasi yang sama juga ditemukan di sejumlah perkebunan sawit besar di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Kalimantan Tengah.

Berangkat dari kondisi objektif buruh perkebunan sawit saat ini, dapat dikatakan bahwa komitmen pemerintah dan korporasi dalam perlindungan buruh perkebunan sawit, khususnya buruh perempuan masih rendah.

“Pemerintah misalnya, dalam semua pembahasan tentang industri sawit hal-hal perlindungan untuk buruh tidak pernah disinggung. Di sisi lain, komitmen korporasi akan praktik kerja yang adil dan layak hanya diatas kerja saja, di lapangan situasinya justru kontradiktif,” tandas Zidane. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit