infosawit

Dua Provinsi Usulkan Dana Bagi Hasil Sawit



Dua Provinsi Usulkan Dana Bagi Hasil Sawit

InfoSAWIT, PONTIANAK - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan diusulkan menerapkan pengaturan dana bagi hasil (DBH) bagi provinsi penghasil perkebunan kelapa sawit. Aturan baru ini diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi daerah.

Usulan ini diungkapkan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi dalam Borneo Forum III di Hotel Ibis, Pontianak Rabu (20/3/2019) lalu.

Sutarmidji menyebut, Kalimantan Barat dengan luasan perkebunan hingga 1,5 juta hektar dan menjadi provinsi terbesar kedua di Indonesia sebagai penghasil CPO seharusnya bisa mendapatkan alokasi dana bagi hasil yang proporsial. Hal ini mengacu pada UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebenarnya kebijakan untuk melakukan dana bagi hasil itu dimungkinkan. 

“Ini yang akan kami perjuangkan. Jika dana bagi hasil ini dapat direalisasikan, maka pemanfaatannya bisa dikembalikan kepada petani sawit di daerah sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga ekonomi desa terutama sentra sawit di Kalbar,” kata Sutarmidji dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.

Usulan serupa datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi, yang meminta dana bagi hasil untuk diberikan kepada daerah sentra sawit. Dana ini sangat penting untuk digunakan bagi pembangunan daerah seperti infrastruktur.

“Harus ada dana bagi hasil dengan payung hukum revisi undang-undang keuangan pusat dan daerah,” jelas Hadi.

Sutarmidji juga mengharapkan, industri hilir dapatkan dikembangkan di Kalimantan Barat sehingga masyarakat dapat menikmati harga minyak gorengan yang lebih rendah.

“Selama ini nilai tambah terbesar lebih banyak dinikmati pemerintah pusat serta di industri hilir sawit dibandingkan perkebunan sawit yang merupakan industri hulu ,” kata Sutarmidji.

Menurut Sutarmidji mengacu pada UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebenarnya kebijakan untuk melakukan dana bagi hasil itu dimungkinkan.

“Ini yang akan kami perjuangkan. Jika dana bagi hasil ini bisa direalisasikan, pemanfaatannya bisa dikembalikan kepada petani sawit di daerah sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga ekonomi desa terutama sentra sawit di Kalbar,” tandas Sutarmidji. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit