infosawit

Dana Bagi Hasil Sawit Perlu Payung Regulasi



Dana Bagi Hasil Sawit Perlu Payung Regulasi

InfoSAWIT, PONTIANAK –  Dikatakan Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis berkelanjutan /FP2SB, Achmad Manggabarani, pemerintah pusat perlu mengatur instrumen hukum untuk mengatur alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sektor  perkebunan kelapa sawit.

Formulasi dana bagi hasil dapat diatur melalui RUU Perkelapasawitan ataupun regulasi lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan.

 “Selain memberlakukan kebijakan dana bagi hasil di daerah sentra sawit, hadirnya korporasi sawit di daerah harus memberi kontribusi nyata, salah satunya dengan mengoptimalkan peran dan fungsi tanggung jawab perusahaan (CSR),” ujarnya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Menurut Achmad Manggabarani, sejauh ini Pemerintah belum membuat aturan apapun terkait dana bagi sawit untuk perkebunan kelapa sawit.

“Salah satu inisatif yang perlu dilakukan adalah pengajuan Rancangan RUU Dana bagi hasil perkebunan sawit. DPR juga punya peran penting untuk menggodok aturan tersebut,” tandas dia. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit