infosawit

Sime Darby Dianggap Langgar Aturan Jual Perkebunan Kelapa Sawit yang Masih Berkonflik



Sime Darby Dianggap Langgar Aturan Jual Perkebunan Kelapa Sawit yang Masih Berkonflik

InfoSAWIT, JAKARTA - Masyarakat adat Dayak Hibun dari Dusun Kerunang dan Dusun Entapang, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menyampaikan keberatan atas dijualnya PT. Mitra Austral Sejahtera (PT. MAS) anak    perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Sime Darby Plantation, asal Malaysia.   

Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini PT. MAS dianggap terbukti telah ingkar janji dan melanggar undang-undang serta aturan hukum Indonesia, hukum internasional, standar tata kelola kelapa sawit berkelanjutan sukarela    internasional RSPO, dan Panduan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).   

Sime Darby Plantation merampas tanah masyarakat adat Dayak Hibun di dusun Kerunang dan Entapang, mengubah status  tanah masyarakat adat menjadi wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT. MAS dan melanggar janji penyuluhan    awal pada tahun 1995. Ketika itu perusahaan berjanji hanya meminjam lahan masyarakat  untuk membangun perkebunan kelapa sawit selama 25 tahun, namun        tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat PT. MAS menjadikan lahan masyarakat sebagai hak guna usaha (HGU).   

“Sime Darby dan manajemen PT. MAS jangan lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik lahan yang telah berlarut-larut sejak tahun 1999. Pemerintah      Indonesia seharusnya juga tidak mengizinkan dan mengesahkan penjualan PT. MAS hingga konflik lahan dengan masyarakat bisa diselesaikan sepenuhnya dan lahan masyarakat adat yang dirampas PT. MAS seluas 1.462 hektar harus dikembalikan kepada masyarakat Kerunang dan Entapang,” tutur Redatus Musa, perwakilan masyarakat adat Dayak Hibun dari Dusun Kerunang menekankan.   

Sime Darby Plantations adalah perusahaan kelapa sawit Malaysia terbesar di dunia dan merupakan pendiri sekaligus anggota Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Upaya menjual PT. MAS  merupakan tindakan arogan, ilegal dan sewenang-wenang menunjukan bahwa Sime Darby tanpa niat baik telah mengabaikan musyawarah serta mengingkari kesepakatan dengan masyarakat adat Dayak Hibun sebelum menjual PT. MAS.

Dalam norma produksi dan tata kelola industri minyak sawit global, tindakan     penjualan PT. MAS oleh Sime Darby Group tidak sesuai dengan semangat dan komitmen kode etik keanggotaan RSPO karena dilakukan dengan tidak transparan melanggar asas kepatutan dan kepatuhan norma-norma hukum internasional dan hak asasi manusia.   

“Tindakan Sime Darby menjual PT.   MAS perlu ada koreksi sertifikasi RSPO karna belum bisa memberikan penghormatan, perlindungan dan pemulihan hak  asasi manusia sebagaimana disyaratkan RSPO,” ungkap mantan Dewan Eksekutif RSPO, Norman Jiwan.

Tercatat sejak 2012 RSPO telah memberikan sertifikat minyak sawit berkelanjutan kepada 10 pabrik dan perkebunan kelapa sawit anak perusahaan Sime Darby meskipun konflik akibat perampasan hak tanah akibat HGU di PT. MAS tidak pernah diselesaikan.

Pihak pemberi dana serta pembeli minyak kelapa sawit Sime Darby juga perlu mengambil sikap, kata Norman, dalam penyelesaian konflik ini. Sejak 2012 hingga 2018, Sime Darby mendapatkan dukungan pendanaan dari lembaga keuangan antara lain Maybank, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, Credit Suisse dan Lembaga Dana Pensiun Norwegia.

Beberapa pembeli minyak sawit seperti Cargill, Musim Mas, Unilever, dan Wilmar International yang menerapkan standar keberlanjutan RSPO dan kebijakan Nol    Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) juga terbukti masih memasok minyak sawit dari Sime Darby. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit