infosawit

Buruh Sawit PT SPMN Protes Sistem Pengupahan



ilustrasi
Buruh Sawit PT SPMN Protes Sistem Pengupahan

InfoSAWIT, BOGOR ­- PT SPMN merupakan perkebunan sawit yang memiliki  perkebuan sekira 7.714 hektar. Perkebunan ini terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Paranggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. PT SPMN merupakan anak perusahaan TSH Group Malaysia dan tercatat sebagai anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

PT SPMN menerapkan pengupahan berbasis borongan dan hal ini tidak menjamin upah yang diterima buruh sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Sekretaris SEPASI (Serikat Pekerja Sawit Indonesia), PT SPMN, Dianto mengatakan, perusahaan menetapkan target kerja tertentu sebagai dasar pemberian upah hari kerja. Buruh harus memenuhi target tersebut jika ingin upah hari kerjanya sesuai UMK. Jika tidak, upah yang diterima pasti tidak sesuai.

“Bagi buruh panen, pengupahan seperti ini sulit, misalnya kalau buah lagi tidak ada, maka buruh panen akan kesusahan memenuhi target kerja dan itu membuat upah hari kerjanya tidak sesuai,” tutur Dianto dalam keterangan resmi kepada InfoSAWIT, Selasa (26/3/2019)

Buruh PT SPMN sudah melakukan protes atas sistem pengupahan tersebut, termasuk melaporkan ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kotawaringin Timur, namun sampai saat ini tidak ada perbaikan konkrit.

“Respon dari perusahaan dalam menyikapi persoalan upah adalah akan memberikan top up atau pemberian kekurangan/selisih upah supaya buruh sawit dapat mencapai UMK. Namun hal ini juga tidak diterapkan secara baik oleh perusahaan.

Tidak semua buruh diberikan top up di setiap bulan. Jumlah yang diberikan pun jauh dari perhitungan serta rentan terjadi persoalan karena ketidakjelasan perhitungan dan kriteria top up  ini,” kata Dianto.

Sementara itu Spesialis Buruh Perkebunan dari Sawit Watch, Zidane mengatakan, kondisi buruh di PT SPMN merupakan bukti konkrit bahwa sistem kerja dan sistem pengupahan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia menempatkan buruh hanya sebagai alat untuk memenuhi produktivitas saja.

“Dengan sistem ini, tidak ada jaminan buruh akan menerima upah sesuai ketentuan. Pada tahun 2016, Sawit Watch bersama Amnesty International melakukan riset di perkebunan sawit PT SPMN dan telah menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan kondisi buruh, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa rekomendasi tersebut tidak dilakukan,” kata Zidane.

Tidak hanya masalah upah yang terjadi di PT SPMN.

Kartika Sari dari lembaga PROGRESS Palangkaraya yang mendampingi buruh PT SPMN menyatakan, persoalan lain, seperti, alat kerja perusahaan juga buruk sehingga sering terjadi kecelakaan kerja; kartu BPJS Kesehatan juga banyak tidak dibagikan; listrik hanya dihidupkan 7 jam/hari sampai saat ini. Inilah masalah lain yang dihadapi para buruh.

Dengan kondisi tersebut, puncaknya pada Februari 2018 lalu, ratusan buruh PT SPMN melakukan aksi unjuk rasa dan menuntut perbaikan kondisi.Aksi tersebut direspon dengan intimidasi dan tekanan.

“Pengurus serikat diminta untuk tidak meneruskan tuntutannya. Padahal keberadaan serikat buruh dan kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan hak buruh,” tandas Kartika. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit