infosawit

Perkuat Kemitraan Sawit, SPKS Serahkan Naskah Akademik ke Bupati Sintang



Perkuat Kemitraan Sawit, SPKS Serahkan Naskah Akademik ke Bupati Sintang

InfoSAWIT, SINTANG – Belum lama ini Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyerahkan dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Kemitraan Usaha Perkebunan dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Sawit Masyarakat kepada Bupati Kabupaten Sintang, Bapak Dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph., pada Kamis (27/3/2019) di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

Dokumen Naskah Raperbub ini merupakan hasil kajian SPKS menyikapi komitmen Bupati Sintang terkait perlunya regulasi daerah yang mengatur pelaksanaan Kemitraan usaha perkebunan, dan pelaksanaan kewajiban fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari total areal Perusahaan Perkebunan

Ketua SPKS Kabupaten Sintang, Kornelis mengatakan, regulasi terkait kemitraan usaha perkebunan dan fasilitasi pembangunan kebun sawit masyarakat sangat diperlukan untuk memperbaiki pola kemitraan usaha perkebunan sawit, sekaligus memastikan pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memfasilitasi pembangunan kebun sawit masyarakat sekitar areal perkebunan seluas 20% dari areal perkebunan yang telah dikuasai perusahaan.

“Kami mendapat banyak keluhan petani dan melihat praktiknya di lapangan terkait persoalan kemitraan ini, yang diperlukan adalah aturan yang jelas dan pendampingan dari Pemerintah Daerah, sehingga betul betul dilaksanakan sesuai dengan aturan dan berdampak baik untuk pemberdayaan petani dan produktifitas sawit,” tutur Kornelis dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Diungkapkan petani sawit swadaya di Desa Telaga Dua, Kecamatan Binjai, Yustinus Laud, selama ini penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari petani swadaya tidak melalui kerjasama kemitraan dengan pabrik kelapa sawit. “Kami masih bergantung pada tengkulak, sehingga berdampak pada harga TBS yang kami terima dan minim mendapat program pemberdayaan,” katanya.

Karena itu, petani berharap agar aturan ini segera diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, untuk memastikan keberlangsungan petani swadaya ke depan di perkebunan sawit di Sintang.

Gunawan, Ahli Konstitusi Agraria dari IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), yang juga selaku pembuat draft naskah akademik ini, mengungkapkan, pengalaman-pengalaman yang dihasilkan dari perkebunan sawit saat ini, telah melahirkan persepsi bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat adalah berupa bagi lahan dan kredit dalam kemitraan usaha perkebunan yang kerap diarahkan ke pola inti-plasma, di bawah pengelolaan satu manajemen Perusahaan Perkebunan.

“Padahal pembangunan kebun masyarakat, adalah kewajiban Perusahaan Perkebunan selain melakukan kemitraan usaha perkebunan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tandas Gunawan. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit