infosawit

Tiga Negara Produsen Sawit Cegah Delegated Act Uni Eropa Diberlakukan



Tiga Negara Produsen Sawit Cegah Delegated Act Uni Eropa Diberlakukan

InfoSAWIT, JAKARTA – Munculnya usulan kebijakan Delegated Act berupa regulai pengurangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel di Uni Eropa sampai 2020 telah mengundang reaksi sejumlah Negara produsen kelapa sawit dunia.

Akhirnya Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) melakukan diplomasi joint mission bersama Malaysia dan Kolombia di Brussel selama 8-9 April 2019 lalu, dalam upaya merspon dari langkah Uni Erop tersebut.

Dalam joint mission itu kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, telah bertemu beberapa pihak di Brussels. Mulai dari Komisi Parlemen Eropa dipimpin Wakil Presiden Parlemen Eropa, Dewan Eropa, kelompok perusahaan besar Eropa yang menggunakan minyak kelapa sawit, dan kelompok perusahaan besar Eropa yang berinvestasi di Indonesia.

Darmin menyatakan langkah yang dilakukan Uni Eropa diskriminatif, standar ganda, dan protektif. Lantaran, kebijakan yang diambil berdasarkan riset ILUC tidak menampilkan hasil secara keseluruhan dan terkesan cacat ilmiah. Apalagi minyak kedelai dari Amerika Serikat justru tergolong sebagai komoditas minyak nabati yang memiliki resiko rendah.

"Jelas nampak ada politik dagang, apalagi mereka juga terlibat perang dagang dengan AS karena alumunium mereka kena bea masuk. Sebab itu mereka coba tawarkan sesuatu ke AS," ujar Darmin saat jumpa pers dengan sejumlah jurnalis di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Lebih lanjut kata Darmin, keputusan mengenai RED II Delegated ACT paling akan disahkan dalam dua bulan kedepan. Bahkan kebijakan ini berpotensi bakal diputuskan melalui prosedur senyap, artinya tidak ada lagi pembahasan di Parlemen Uni Erpa tetapi akan langsung diterapkan Mei 2019 mendatang. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit