infosawit

Perkebunan Kelapa Sawit Wajib Berikan THR ke Buruh



Ilustrasi pekerja sawit
Perkebunan Kelapa Sawit Wajib Berikan THR ke Buruh

InfoSAWIT, BOGOR – Dikatakan, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak normatif buruh dan perusahaan perkebunan sawit wajib memberikannya paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh menjelang Hari Raya Keagamaan. Buruh yang mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan”, kata Inda Fatinaware dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (23/5/2019).

Lebih lanjut tutu Inda, pembayaran THR buruh harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Pasal 2 ayat 1 Permenaker itu menyebutkan bahwa buruh dengan masa kerja minimal satu bulan berhak mendapatkan THR yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja. Peraturan ini tidak membedakan status buruh, apakah buruh tetap, buruh kontrak, atau buruh harian lepas.

Spesialis Perburuhan Sawit Watch, Zidane, menyampaikan, walaupun ketentuan hukum yang mengatur THR ini sudah ada namun buruh tidak serta merta menerima THR. “Kami menerima banyak pengaduan tentang perusahaan perkebunan sawit yang tidak membayar THR pada buruh. Di salah satu perkebunan sawit besar di Bengkulu, kami menerima pengaduan 72 orang BHL yang tidak menerima THR. Asisten Estate perkebunan tersebut sudah menyampaikan ke BHL bahwa tidak akan ada THR untuk BHL,” katanya.

Terkait pengaduan, Koalisi Buruh Swit (KBS) juga menerima banyak aduan pembayaran THR yang tak sesuai. Ada yang menerima tapi perhitungannya tidak jelas. Ada yang dipotong tanpa penjelasan. Berdasarkan pemantauan Sawit Watch tahun 2018 lalu, Buruh Harian Lepas paling banyak dirugikan.

“Mereka menerima THR tidak sesuai ketentuan, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali. Tahun ini kami menerima aduan perkebunan sawit yang tidak mempekerjakan BHL sebulan sebelum Lebaran. Ini salah satu modus perusahaan perkebunan sawit menghindari kewajiban membayar THR,” kata Zidane.

THR merupakan hak normatif buruh tanpa memandang status kerja. Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 juga menegaskan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar maupun terlambat membayar. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit