infosawit

Kendala ISPO Sawit yang Harus Jadi Perhatian



Kendala ISPO Sawit yang Harus Jadi Perhatian

InfoSAWIT, JAKARTA – Penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sejatinya tidak terlepas dari beragam masalah, akibatnya ada beberapa perusahaan yang kesulitan guna mengikuti kebijakan minyak sawit berkelanjutan versi Indonesia ini.

Beberapa masalah itu diantaranya, terkait aspek legalitas/kepemilikan lahan yang sebagian besar masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sebagian areal terindikasi masuk kawasan hutan, pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), keengganan membentuk koperasi pekebun, dan masalah pendanaan (pra kondisi dan biaya audit).

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan/ Komisi ISPO, kata Kepala Sekretariat Komisi ISPO, Azis Hidayat,  berupaya untuk meyakinkan semua pihak (Kementerian dan Lembaga terkait) agar lebih meningkatkan komitmen untuk bersama-sama mendukung kebijakan percepatan Sertifikasi ISPO dan melaksanakan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Sawit).

Komisi ISPO juga, tutut Azis, telah mengusulkan agar biaya pra kondisi dan audit ISPO untuk Pekebun dapat difasilitasi bantuan dana dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Alokasi dana dari BPDPKS itu diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kelapa sawit pekebun, mulai dari pelatihan, pendampingan saat pra kondisi, pembentukan kelembagaan, hingga proses mendapatkan Sertifikat ISPO dan bermitra dengan perusahaan besar,” tandas Azis, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit