infosawit

Jaringan Organisasi Petani Sawit Minta Alokasi Dana BPDP-KS Lebih Banyak Buat Petani



Jaringan Organisasi Petani Sawit Minta Alokasi Dana BPDP-KS Lebih Banyak Buat Petani

InfoSAWIT, JAKARTA – Beberapa organisasi petani kelapa sawit seperti Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR-Trans (Aspekpir) Indonesia, Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), dan petani sawit dari Jambi bersama melakukan keterangan pers di Jakarta, (Jumat 28/6/2019).

Dikatakan Ketua Umum Aspekpir Indonesia, Setiono dana peremajaan sawit rakyat mesti ditanggung semuanya oleh pemerintah. Karena dengan dana Rp 25 juta per hektar yang selama ini diberikan tidak cukup. Toh dana itu bersumber dari sawit bukan dari sumber lain.

Karena faktanya selama ini industri sudah menikmati insentif biodiesel sawit, sehingga untuk saat ini sudah saatnya petani menikmati dana pungutan CPO. “Lahan milik petani 43% dari luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional, tetapi porsi dana BPDPKS untuk petani masih terlalu kecil,” kata Setiono dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.

Sementara Wakil Ketua Umum Samade, Pahala Sibuea mengatakan, UU No.39 Thn 2014 tentang perkebunan dimana pasal 3 ayat A mengamanatkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  dan pasal 93 ayat 3,4 dan 5 tentang pungutan dan pemanfaatan dana perkebunan.

Lantas pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2015 tentang Pungutan dana perkebunan dimana pada bab II pasal 9 sd pasal 15 mengamanatkan tentang penggunaan dan pemanfaatan pungutan dana perkebunan.

Namu demikian sudah 4 tahun berjalan PP No. 24 tahun 2015 ini kenyataannya belum dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat khususnya petani sawit, “sungguh ironis dari tahun ke tahun petani mendapatkan tekanan harga TBS, dan sungguh ironis negara ini yang notabenenya penghasil Minyak Sawit Mentah (CPO) terbesar di dunia masih mengimpor minyak Goreng,” katanya.

Dikatakan Ketua Umum Apkasindo, Alpian Arahman, banyak program-program dari BPDPKS yang berdampak baik bagi petani diantaranya PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan SDM bagi petani kelapa sawit, riset dan lain-lain. Namun perlu ada perbaikan yang serius dan terus menerus agar memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan petani.

“Pada intinya, kami akan terus memperjuangkan aspirasi petani kelapa sawit agar petani mempunyai posisi tawar yang tinggi dengan mengedepankan prinsip sawit berkelanjutan. Saat ini kami akan membangun asosiasi ini dengan kuat yang dikelola secara transparan dan berkeadilan dan dapat menyentuh ke seluruh petani,” kata Alpian. “Apapun yang diprogramkan pemerintah melalui BPDPKS kami sepenuhnya mendukung selama itu dikelola secara transparan, akuntabel dan berpihak bagi petani”, tandas Alpian. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit