infosawit

Petani Sawit Minta PP No 24/2015 dan Perpres 61/2015 Dilakukan Peninjauan Ulang



Petani Sawit Minta PP No 24/2015 dan Perpres 61/2015 Dilakukan Peninjauan Ulang

InfoSAWIT, JAKARTA - Sejak Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pembentukan Bandan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-Sawit) pada tahun 2015, BPDP-Sawit sudah mengumpulkan dana kurang lebih sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO (Crude Palm Oil).

Pengunaan dana yang dikumpulkan tersebut tidak banyak memberikan dampak kepada petani sawit karena dana pungutan sawit lebih banyak digunakan untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel. Total insentif yang diterima oleh produsen biodiesel sekitar Rp 38,7 triliun dalam periode 2015-2019 atau rata-rata insentif mencapai Rp 7-8 triliun per tahun, sementara untuk ke petani disalurkan melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar sampai dengan tahun 2018 atau sekitar 1,6 persen.

Pungutan dana sawit selain dianggap bermasalah pada sisi pengunaanya, pungutan dana sawit juga tidak berdampak secara signifikan kepada kesejahteraan petani sawit seluruh Indonesia. Karena terbukti dengan pungutan US$50/ton harga tandan buah segar (TBS) petani telah mengalami penurunan sekitar Rp120-150/kg. Karena itu, dapat dikatakan pengunaan dana sawit selama ini “Alokasinya Salah Kaprah” karena hanya untuk kepentingan industri biodiesel.

Alasan industri untuk pasar baru dan stabilisasi harga hanya akal-akalan pemerintah dan industri biodiesel. Sehingga penyetopan pungutan dana sawit  yang sudah berjalan dari Desember tahun 2018  sampai dengan saat ini belum tepat untuk diberlakukan kembali sebelum masalah yang ada saat ini dibenahi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masadepanku (Samade), Pahala Sibuea mengungkapkan, Sudah 4 tahun berjalan PP 24 thn 2015 ini kenyataannya belum dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat khususnya petani sawit, sungguh ironis dari tahun ke tahun petani mendapatkan tekanan harga TBS, dan sungguh ironis Negara ini yang notabenenya penghasil Minyak Sawit Mentah (CPO) terbesar di dunia masih mengimpor minyak Goreng.

“Sudah saatnya kita mereview PP RI 24 Thn 2015 dan Perpres No.61 Tahun 2015, untuk mendorong petani menjadi pelaku hiirisasi yang diwadahi kelembagaan petani dengan memanfaatkan dana pungutan sawit tersebut. Hal ini dapat direalisasikan karena potensi Petani dengan  total lahan sawit nasional sebesar 43% dan total produksi CPO & PKO  Nasional sebesar 36%, dapat memenuhi kebutuhan nasional terhadap pangan, minyak nabati maupun biodisel,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Jumat (28/6/2019) di Jakarta.

Sementara petani Sawit anggota SPKS Tanjabar, Jambi, Vincentius Haryono mengatakan, saat ini ada dorongan dari kalangan industri biodiesel untuk memberlakukan lagi pungutan dana sawit. Penyetopan pungutan itu erat kaitannya dengan kejatuhan harga TBS petani pada akhir tahun 2018.

Selain itu ada janji calon presiden 2019-2024 akan menaikan target biodiesel dari B20 hingga B100, sehingga kami melihat ini akan menyerap dana sawit lebih besar lagi ke industri biodiesel. Sementara sampai saat ini alokasi untuk petani tidak jelas atau belum berpihak bagi petani.

“Pemerintah dan BPDP-KS harus lebih adil dalam alokasi dana tersebut, dengan porsi sebesar 55% untuk petani. Kami petani swadaya dirugikan, selalu menjual ke tengkulak dengan harga rendah sementara industri biodiesel hanya memperoleh suplai bahan baku dari kebun mereka sendiri,” tandas dia. (T2)

 

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit