infosawit

Petani Sawit Minta Alokasi Dana BPDP-KS Lebih Banyak Untuk Petani



Ketua Umum Apkasindo, Alpian Arahman
Petani Sawit Minta Alokasi Dana BPDP-KS Lebih Banyak Untuk Petani

InfoSAWIT, JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)  menyambut baik terbitnya Permentan Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit. 

“Apkasindo sebagai  asosiasi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia siap bekerjasama dengan  pemerintah dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dalam hal penyajian data jumlah petani kelapa sawit di Indonesia. Hal ini dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan yang tepat dan strategis untuk petani kelapa sawit di daerah,” kata Ketua Umum Apkasindo, Alpian Arahman, saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) APKASINDO di Jakarta, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (8/7/2019).

Dalam Mukernas yang bertema  “Penguatan Kelembagaan Petani Sawit di Era 4.0”. Alpian memastikan bahwa penguatan kelembagaan bagi petani sawit sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Guna mewujudkan impian tersbut butuh didukung pendanaan dari BPDP-KS yang diberikan lewat mekanisme kelembagaan petani yang diusulkan berjenjang dari dinas kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Menurut Alpian Arahman, dengan terbitnya Permentan tersebut program-program yang banyak membantu petani dan didanai oleh BPDP-KS seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Pengembangan SDM dan penyediaan sarana prasarana diharapkan akan  meningkat, sehingga dana BPDP-KS akan lebih banyak dialokasikan utuk petani,

“Pada intinya, kami akan terus memperjuangkan aspirasi petani kelapa sawit agar petani mempunyai posisi tawar yang tinggi dengan mengedepankan prinsip sawit berkelanjutan. Saat ini kami akan membangun asosiasi ini dengan kuat yang dikelola secara transparan, keadilan yang merata ke seluruh petani, dan jangan sampai bantuan dari pemerintah disalahgunakan,” kata Alpian.

Tercatat program utama Apkasindo adalah pembentukan kelembagaan petani yang kuat. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Apkasindo tingkat provinsi  dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apkasindo tingkat kabupaten akan membentuk  koperasi. DPD Apkasindo di kabupaten diminta untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan dinas perkebunan setempat  sebab semua pengajuan pengembangan sdm, PSR dan penyediaan  sarana prasarana harus diusulkan lewat dinas.

“Keberpihakan pemerintah terhadap petani kelapas sawit sebenarnya sangat bagus. Permentan nomor 7 misalnya mengatur secara rinci semua hal yang menguntungkan petani seperti pengembanagn sdm, PSR  dan penyediaan sarana prasarana. Kami harap pelaksanaannya berjalan sampai daerah. Pemda diharapkan proaktif, DPD  dan DPW Apkasindo  siap bekerjasama ,” tandas Alpian. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit