infosawit

3 Kelemahan Kewajiban Plasma Sawit 20%



3 Kelemahan Kewajiban Plasma Sawit 20%

JAKARTA – Dikatakan peneliti Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, dalam penerapan kebijakan pembangunan plasma sawit sebanyak 20% untuk setiap perkebunan kelapa sawit yang dibangun perusahaan masih banyak menyimpan kelemahan, diantaranya pertama mengenai penegakan hukum.

Kata Gunawan sejatinya pembangunan plasma diproses pada masa pengajuan dan pembaruan izin usaha perkebunan dan hak atas tanah (HGU). “Inpres moratorium sawit seharusnya dapat memperkuat pengawasan dan penindakan baik di tingkat kementerian maupun Pemda,” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

Lantas kedua, terkait masalah tanah. Sebaiknya alokasi 20% ditentukan dan di sertifikat dahulu berupa SHM petani peserta kemitraan usaha perkebunan. Cara demikian untuk menghindari dan mengakhiri adanya lahan desa dan kebun petani masuk dalam HGU perusahaan perkebunan.

Serta ketiga, masih campur aduknya aneka pola kemitraan usaha perkebunan sejak era PIR-Bun, PIR-Trans, KKPA dan PSM. Merujuk regulasi, Gunawan berpendapat, acuan kebijakan 20% adalah kebijakan yang dikeluarkan agraria “Area yang dikuasai perusahaan itu adalah HGU jadi lebih pas Permenagraria,” tandas dia. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit