infosawit

Jokowi Dituntut Terima Putusan MA Terkait Karhutla



Jokowi Dituntut Terima Putusan MA Terkait Karhutla

InfoSAWIT, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi permohonan kasasi pemerintah Indonesia atas gugatan warga negara citizen law suit (CLS), karena  telah gagal dalam mencegah kebakaran hutan dahsyat di Kalimantan Tengah dan beberapa provinsi lainnya pada 2015. MA memperkuat vonis tingkat banding yakni pemerintah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan masyarakat.

Sebelumnya gugatan warga diajukan melawan pemerintah pada 2016 oleh tujuh orang warga, termasuk seorang warga Kalimantan Tengah, Arie Rompas yang mengatakan, setiap tahun generasi baru Indonesia terkena kebakaran dan kabut asap sementara perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas diuntungkan dari buruknya penegakan hukum serta minimnya transparansi, sehingga memungkinkan mereka untuk terus menebangi hutan dan mengeringkan lahan gambut.

“Masyarakat Indonesia telah cukup menderita, mereka membutuhkan kepemimpinan pemerintah yang serius mengakhiri kebakaran hutan yang berdampak terhadap kesehatan dan lingkungannya, untuk saat ini dan terakhir kalinya,” kata Arie, yang sekarang menjadi Ketua Tim Kampanye Hutan di Greenpeace Indonesia, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut, Arie berpandangan, tindakan pencegahan dan respons pemerintah tidak memadai dalam menghadapi karhutla yang terjadi berulang-ulang sehingga menimbulkan krisis kesehatan yang mempengaruhi jutaan orang.

Transparansi telah menjadi kunci medan pertempuran utama dalam perjuangan untuk membersihkan industri perkebunan Indonesia. Lebih dari dua tahun yang lalu, MA memutuskan bahwa pemerintah harus membuka informasi konsesi kelapa sawit ke publik. Namun, para menteri dalam pemerintahan Jokowi terus menentang keputusan tersebut dan baru-baru ini secara eksplisit memerintahkan kepada para perusahaan kelapa sawit untuk tidak terbuka terkait informasi mengenai konsesi perkebunan yang mereka miliki. Membuka data ini akan mempermudah untuk mengidentifikasi siapa yang mengendalikan lahan dan di mana kebakaran hutan terus terjadi.

“Dengan melawan putusan ini atau mengajukan Peninjauan Kembali, menunjukan Jokowi sejalan dengan kepentingan perusahaan perkebunan dan menempatkan keuntungan mereka di atas kesehatan dan lingkungan,” katanya.

Sementara diungkapkan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, bila Presiden Jokowi serius memperbaiki kesalahan tahun 2015 dan siap untuk memperbaiki tata kelola hutan, semestinya menerima keputusan tersebut. “Mengakui kelalaian di masa lalu adalah satu-satunya jalan ke depan untuk melindungi kesehatan warga dan masa depan," katanya.

Tercatat,  putusan ini memerintahkan pemerintahan Jokowi untuk menerbitkan dan menerapkan tujuh peraturan pemerintah di bawah payung undang-undang yang ada termasuk UU Lingkungan Hidup tahun 2009.

Peraturan harus mencakup penilaian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran, dan peninjauan izin yang dilakukan oleh perusahaan yang konsesi perkebunannya mengalami kebakaran, sebagai langkah awal dalam menilai kemungkinan tuntutan pidana. Pengadilan juga meminta pemerintah untuk membuat peta jalan mitigasi kebakaran hutan dan penanganan darurat; dan rencana kompensasi bagi korban kebakaran, termasuk akses gratis ke pengobatan dan pembuatan rumah sakit khusus untuk menangani penyakit pernapasan dan penyakit lain yang disebabkan oleh paparan asap. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit