infosawit

Data Pemerintah Tunjukan Deforestasi ada di Areal Moratorium



Data Pemerintah Tunjukan Deforestasi ada di Areal Moratorium

InfoSAWIT, JAKARTA -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam siaran pers mengakui bahwa deforestasi masih terjadi meski moratorium pemberian izin baru hutan alam primer dan gambut telah diberlakukan (2011-2018). Sebelumnya analisis Greenpeace terbaru menunjukan deforestasi dan kebakaran hutan terus berlanjut di dalam area moratorium.

Temuan Greenpeace fokus pada deforestasi yang terjadi di dalam areal moratorium (eksisting) maupun areal bekas moratorium, untuk membandingkan deforestasi sebelum moratorium (2005-2011) dan setelah moratorium (2011-2018). Namun KLHK tidak menjelaskan secara rinci angka deforestasi yang terjadi di areal moratorium pada periode sebelum dan sesudah moratorium, karena pemerintah selama ini kurang transparan terkait data dan informasi mengenai peta hutan termasuk data tentang deforestasi, degradasi, penerbitan izin dan emisi yang bisa diakses oleh publik.

KLHK juga kemudian tidak mampu menjelaskan soal temuan Greenpeace terkait dihapusnya total 4,5 juta ha lahan dari areal moratorium, dengan lebih dari 1,6 juta ha dari total tersebut kini telah dimiliki oleh konsesi perusahaan.

Terkait hal tersebut Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengungkapkan, esensi moratorium adalah melindungi hutan dan gambut  dari segala bentuk deforestasi, di area yang sudah masuk kawasan moratorium saja masih terjadi deforestasi apalagi lahan yang berada di luar kawasan moratorium. “Instruksi Presiden tidak mengatur sanksi sehingga lemah dalam penegakan hukum bagi yang tidak patuh,” kataya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.

Sementara mengenai persoalan efektivitas moratorium dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah menyebut total areal terbakar sampai dengan bulan Juli 2019 kurang lebih 135 ribu ha. Sebesar 77 persen dari luas terbakar tersebut terjadi di luar wilayah area moratorium atau peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB). Kebakaran terjadi di dalam PIPPIB mencapai 0,8 persen khusus untuk areal yang bertutupan hutan alam. Sisanya 99,2 persen terjadi pada areal yang memang tidak berhutan, yaitu lahan gambut dan kawasan yang merupakan ekosistem alami tidak berhutan.

“Keterangan KLHK tersebut menunjukan kebakaran banyak terjadi di areal lahan gambut serta kawasan ekosistem alami tidak berhutan, ini menandakan pentingnya ekosistem gambut supaya tetap terjaga dan segera merestorasi gambut yang rusak untuk menjaga stabilitas iklim dan mencegah kebakaran dan kabut asap,” tutur Taufik.  

Metode analisis pemetaan Greenpeace menghitung tutupan hutan dan hilangnya hutan di dalam dan di luar semua area yang pernah dimasukkan dalam moratorium pemerintah setiap tahunnya di periode 2002-2018. Karena data tutupan hutan yang disediakan oleh KLHK tidak konsisten dan tidak tersedia dalam format yang dapat diproses dalam perangkat lunak SIG. Greenpeace Indonesia menggunakan data yang disediakan oleh Universitas Maryland (UMD) yang konsisten di sepanjang periode analisis. U

“MD menyediakan data tentang ‘hutan primer’, yang didefinisikan sebagai ‘tutupan hutan tropis lembab alami matang yang belum sepenuhnya ditebangi dan ditanam kembali dalam riwayat terakhir,” tandas Taufik. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit