infosawit

Sawit Diantara Keberpihakan



Sawit Diantara Keberpihakan

InfoSAWIT, JAKARTA - Sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang begitu pesat, kondisi demikian didorong harga komoditasnya yang lumayan mengggiurkan. Padahal awal pengembangan tahun 1980 an, tak banyak pihak yang peduli dengan pohon komoditas yang berasal dari hutan Afrika ini.

Tatkala harga minyak bumi menjulang tinggi, harga komoditas kelapa sawit pun ikut terkerek naik. Kenaikan harga ini justru menodorong pelaku usaha dan masyarakat untuk beralih mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Dengan memiliki rantai karbon yang dianggap lebih lengkap, kelapa sawit pun menjadi sumber berbagai bahan baku, baik untuk pangan, industri maupun energi. Namun dengan beragam keunggulan itu bukannya sawit mudah dikembangkan.

Di luar negeri komoditas ini kerap menghadapi berbagai tantangan perdagangan, baik berupa regulation barrier, maupun non tariff barrier. Di dalam negeri pun, kelapa sawit menghadapi kendala yang tidak mudah.

Munculnya kebijakan yang kurang berpihak membuat pengembangan komoditas ini kian tidak ekonomis. Regulasi daerah yang kerap terasa menekan, terkadang membuat ongkos produksi dan distribusi semakin membengkak. Alih-alih mau mendapat untung yang didapat justru sunatan sana-sini.

Diakui, beberapa tahun terakhir pemerintah pusat begitu menampakan sikap peduli dengan industri kelapa sawit, namun keberpihakan ini masih belum diikuti dengan sinergisitas regulasi antara pusat dan daerah. Padahal sinergisitas regulasi pusat dan daerah serta kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam pengembangan kelapa sawit menuju pengelolaan yang lebih baik.

Sebelumnya bahkan pemerintah sempat menerbitkan regulasi yang bisa dibilang “berani” dengan menerbitkan kebijakan pohon kelapa sawit tergolong dalam kelompok tanaman kehutanan, sehingga keberadaannya bisa ditanam dalam tanaman hutan campuran.

Sayang, kebijakan itu hanya hadir tidak lebih dari satu bulan lantaran mucul berbagai tekanan dari kalangan masyarakat sipil. Padahal cara demikian diharapkan sebagai upaya pemerintah guna menarik investor. Akibat adanya regulasi moratorium izin di hutan primer, maka investasi kini diarahkan pada pembangunan hutan di areal yang terdegradasi dan sudah tidak produktif.

Masalahnya, kawasan dengan kondisi seperti itu kerap dihindari oleh kalangan investor, karena rendahnya nilai kelayakan investasi. Maka itu, adanya HTI untuk berbagai jenis tanaman, termasuk di dalamnya kombinasi dengan kelapa sawit, memungkinkan mampu menarik minat investor.

Lantas, sejatinya pantaskah bila tanaman komoditas kelapa sawit digolongkan dalam tanaman kehutanan? Nah, untuk mengetahui mengenai hal tersebut pembaca bisa melihatnya dalam Rubrik Fokus, yang kali ini kami pilih dari artikel yan ditulis oleh Teguh Patriawan yang merupakan Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Perkebunan Kadin Pusat. (Edisi Cetak Majalah InfoSAWIT Mei 2019)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit