infosawit

Dampak Isu Black Campaign Di Indonesia Terhadap Industri Sawit



Ilustrasi Perkebunan Kelapa Sawit
Dampak Isu Black Campaign Di Indonesia Terhadap Industri Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Indonesia adalah salah satu produsen dan pengekspor terbesar minyak sawit mentah (CPO) di dunia. Selain bisa untuk menjadi bahan baku untuk sector makanan juga bisa untuk bahan baku pembuatan energi terbarukan (renewable energy), atau yang tren dikenal dengan biodiesel.

Ini pula yang menjadi salah satu faktor paling berpengaruh penyebab tingginya permintaan minyak kelapa sawit di pasar dunia. Namun, dalam perdagangan internasional, konsumen yang memilih untuk membeli CPO sensitif terhadap berbagai isu negatif atau kampanye hitam (black campaign).

Isu yang mengemuka adalah produksi kelapa sawit yang terus mengalami peningkatan di Indonesia dan Malaysia telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain konversi lahan dari hutan tropis, pemusnahan beberapa spesies fauna, efek rumah kaca dan perubahan iklim. Isu-isu ini berdampak pada tidak stabilnya harga CPO dunia.

Ada beberapa bentuk kampanye negatif minyak sawit. Pertama, di era 1980-an, minyak sawit dituding mengandung kolestrol tinggi sehingga membahayakan  kesehatan konsumen. Namun, hal ini dapat dipatahkan oleh hasil penelitian lembaga riset Malaysia.

Kedua, perkebunan sawit khususnya di lahan gambut dituding menyebabkan tingginya emisi karbon dan merusak lingkungan. Indonesia dianggap sebagai penjahat iklim karena turut andil meningkatkan emisi karbon pemicu pemanasan global. Ketiga, perkebunan sawit merusak satwa liar. Keempat, diskriminasi minyak sawit. Kandungan lemak pada  CPO dianggap berdampak negatif bagi kesehatan. Meski sudah dibantah Malaysia dan Indonesia, pembicaraan ini terus berlanjut.

Salah satu bukti kampanye negatif dilakukan Negara-negara di Uni Eropa (UE) yang mengeluarkan kebijakan EU Labelling Regulation 1169/2011 yang mana mempersyaratkan pencantuman sumber minyak nabati secara spesifik untuk seluruh produk makanan yang beredar di UE.

Selain itu Indonesia juga mendapat tuduhan dari UE atas produk biodiesel dan fatty alcohol. Kementerian Perdagangan RI telah mempertanyakan hal tersebut kepada Pemerintah UE seperti Perancis atau Italia. Hasilnya, kedua negara itu mengaku bahwa aturan pelabelan itu bukan peraturan pemerintah tapi peraturan yang dibuat dan diterapkan oleh swasta.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Seiring meningkatnya dominasi minyak sawit pada perdagangan minyak nabati dunia, ada yang merasa terancam eksistensi bisnisnya. Hal ini memicu sengitnya persaingan minyak sawit dari Asia Tenggara dan minyak kedelai dari Eropa dan Amerika Serikat. 

Saat ini, persaingan bisnis head to head tidak dapat melawan minyak sawit, karena tanaman kelapa sawit paling produktif dan biaya produksinya paling ekonomis. Ada dugaan kuat negara-negara penghasil minyak nabati non-sawit menggunakan alasan lingkungan dan kebijakan ekonomi-politik negara untuk menghambat ekspansi minyak sawit.

Kecemburuan internasional terhadap perkembangan kelapa sawit perlu didalami dengan mengurai isu negatif (black campaign) pembangunan kelapa sawit dimana pembangunan kelapa sawit dikhawatirkan tidak berkelanjutan.

Dengan mengurai isu pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, maka dapat diketahui bahwa akar masalahnya adalah di pasar pangsa minyak sawit menguat dibandingkan minyak nabati lainnya, dan hal ini dimungkinkan karena produktivitas dan efisiensi minyak sawit lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lain, yang faktanya diproduksi negara-negara subtropis yang pada umumnya oleh negara maju. Dengan posisi minyak sawit lebih kuat ini, isu yang dikembangkan adalah isu pembangunan kelapa sawit berkelanjutan melalui penciptaan hambatan teknis produksi dan perdagangan.

Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut ?

Pertama yang perlu dilakukan yaitu, Indonesia perlu lebih proaktif mempromosikan perkebunan sawit berkelanjutan. Prosedur Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) diharapkan bisa mencerminkan komitmen Indonesia dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan fungsi lingkungan hidup sesuai tuntutan masyarakat global. Hubungan intens antar pemerintah juga harus dikembangkan.

Kedua, perlunya pengungkapan lebih lanjut mengenai isu emisi karbon tentang keunggulan penggunaan minyak kelapa sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya serta fakta-fakta keunggulan lain mengenai minyak sawit.

Hal tersebut harus dilakukan untuk menjawab isu-isu terkait kelapa sawit sebagai upaya dalam membangun citra positif kelapa sawit disertai dengan riset yang mendukung. Disinilah dibutuhkan kerjasama antara lembaga institusi maupun lembaga riset dalam negeri dan negera tetangga untuk menjawab isu-isu tersebut.

Ketiga, informasi mengenai karakteristik minyak sawit dan minyak nabati lain terkait dengan kesehatan dapat diungkap secara fair pada konsumen. Dukungan tenaga riset yang andal akan mampu memprediksi berbagai kemungkinan kampanye negatif industri sawit sekaligus mempersiapkan jawabannya berbasis hasil riset.

Riset ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, dengan besarnya hasil yang diperoleh minyak sawit di Indonesia dan Malaysia serta komitmen pemerintah akan dapat mendukung biaya yang dikeluarkan. Sebagian bea keluar CPO dapat dialokasikan untuk riset ini.           

Berbagai isu dari kampanye negatif dan diskriminasi  terhadap industri sawit ini dapat dianggap sebagai upaya menghambat pemanfaatan keunggulan sumber daya lahan dan akan menurunkan devisit pendapatan ekspor negara yang berujung juga merugikan industri sawit Indonesia. Maka dari itu perlunya upaya yang lebih keras dalam membangun citra positif industri sawit di dunia.

(Penulis Silmi Rahim/ Jurusan Agribisnis 2015, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit