infosawit

43 Perusahaan Diselidiki, 4 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla



Ilustrasi kebakaran lahan
43 Perusahaan Diselidiki, 4 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla

InfoSAWIT, JAKARTA – Pada Sabtu (14/9/2019)  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penyegelan di Riau, Kalbar dan Kalteng. Dari 43 perusahaan yang telah diselidiki, empat (4) perusahaan yang sudah jadi tersangka, dan satu pelaku perorangan. Usai jumpa pers, Dirjen Penegakan Hukum LHK dan Kepala BNPB pun bergegas meninggalkan acara menuju Bandara Halim Perdana Kusuma guna terbang ke Riau untuk memastikan semua proses penanganan karhutla berjalan baik.

Luas lahan gambut di Riau yang terbakar, mencapai kurang lebih 40.000 ha, dan diperkirakan sebanyak 50 unit helikopter sudah dikerahkan, dimana 42 unit diantaranya adalah milik pemerintah, dan sisanya dukungan dari unsur KLHK, TNI, Polri dan swasta.

Upaya tindak tegas pelaku kejahatan lingkungan, sejak Juli hingga Agustus 2019, KLHK telah melakukan pemantauan dan pengawasan beberapa lokasi khususnya Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng.

Hingga berita ini diluncurkan, KLHK tetap melakukan upaya penyegelan dan penegakan hukum terhadap beberapa perusahaan pelaku kebakaran hutan dan lahan. "Tiga direktur kami sedang bekerja di Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kami tidak pernah libur dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini, karena mereka (pelaku) juga tidak pernah libur.” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Hingga hari ini, tercatat ada 42 lokasi perusahaan yang telah dilakukan penyegelan dan 1 adalah lahan milik masyarakat. Dua lokasi ada di Provinsi Jambi, lima lokasi yang disegel ada di Provinsi Riau, dan sisanya di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan paling besar jumlahnya adalah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa perusahaan yang disegel diketahui milik pemodal asing, satu perusahaan milik pemodal asal Singapura dan tiga milik pemodal asal Malaysia. Atas hal ini, KLHK meminta pihak pemberi izin untuk mendapatkan ganjaran administratif berupa pencabutan izin.

Sementara dikatakan Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi anggota GAPKI telah berkomitmen untuk menerapkan pembukaan lahan dengan skim zero burning policy atau kebijakan pembangunan kebun tanpa pembakaran. Pertimbangannya, selain aspek lingkungan juga untuk membangun citra sawit di mata internasional.

Kata Eddy, perusahaan sawit tak mungkin membakar kebunnya, apalagi kebun adalah aset yang paling berharga serta bagian dari mesin produksi. Bila terkabar maka tidak adsa produksi, dan merugikan perusahaan.

Untuk itu, Eddy meminta semua pihak obyektif dalam melihat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia. “Jangan sampai komoditas yang selama ini menjadi andalan Indonesia dan berkontribusi pada devisa negara sekitar US$ 20 miliar per tahun, justru menjadi korban,” tandas dia. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit